TAGAR.id. Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Demokrat masih berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang sebelumnya dibangun bersama PKS dan NasDem.
Sebelumnya, Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih keluar dari koalisi usai manuver NasDem dan PKB memutuskan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bacawapres Anies Baswedan.
Oleh karena itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut partainya akan berusaha membujuk Demokrat dan menjadikan KPP diisi 4 partai: PKS, NasDem, PKB dan Demokrat.
Saya yakin percaya juga Demokrat semoga hatinya terbuka supaya comeback bersama kita.
"Kita masih mengusahakan supaya tetap utuh empat partai. Artinya makin berpeluang menuju kemenangan. Kita ingin berusaha terus (lobi Demokrat), melalui komunikasi lewat partai koalisi atau lewat capres dan cawapres, ini mudah-mudahan ada titik temu, mengembalikan Demokrat," kata Syaikhu dalam acara menyapa para kader dan struktural PKS di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) IV, di Kantor DPD PKS Sragen, Minggu, 3 September 2023.
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi juga merasa yakin Demokrat akan kembali ke koalisi. Ia masih ingin partainya bekerja sama dengan Demokrat.
"Saya yakin percaya juga Demokrat semoga hatinya terbuka supaya comeback bersama kita," kata Aboe ketika menghadiri kegiatan jalan sehat bersama PKS di Deli Serdang, Sumut, bersama Anies Baswedan, Minggu, 3 September 2023.
Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama dengan PKS dalam Pilpres 2024. Namun Kepala Bakomstra DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan partainya hanya mungkin bekerja sama bila capres yang diusung bukan Anies Baswedan.
"Tentunya harapan teman-teman (PKS) agar kita bisa berjalan bersama mungkin saja ke depan bisa kita wujudkan, tapi tentu tidak dengan capres yang telah kami cabut mandatnya," kata Herzaky saat dikonfirmasi, Minggu, 3 September 2023.
Sebab, Herzaky mengungkapkan, keputusan untuk menarik dukungan kepada Anies Baswedan merupakan aspirasi dari kader Demokrat. Sehingga partainya tidak mungkin kembali mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Bagaimana pun ini telah menjadi keputusan Majelis Tinggi Partai yang merupakan manifestasi dari keinginan dan aspirasi kader-kader Demokrat se-Indonesia yang kecewa dan marah karena ada yang tidak berkomitmen, tidak memiliki adab dan etika politik yang baik dengan teman koalisi," tutur Herzaky.
"Begitu mudahnya meninggalkan teman yang telah lama berjuang hanya untuk kepentingan sendiri," tambahnya. []