Jakarta - Investigasi global kekayaan rahasia yang disembunyikan di luar negeri ungkap nama-nama pemimpin terkemuka di Uni Eropa. Aturan Uni Eropa untuk mencegah penghindaran pajak tidak memadai? Bernd Riegert melaporkannya untuk DW.
Juru bicara Komisi Eropa, Dana Spinant, tampak berhati-hati saat ditanyai tentang Pandora Papers. "Kami juga membacanya di media seperti Anda," katanya menanggapi pertanyaan dari wartawan. "Kami tidak dalam posisi membuat komentar apa pun tentang nama-nama individu atau entitas individu yang disebutkan dalam berita-berita itu," katanya di Brussel.
Namun badan eksekutif Uni Eropa mengisyaratkan akan ada penelitian lebih lanjut terkait mantan pejabat Eropa yang disebut dalam dokumen-dokumen itu, antara lain mantan Komisaris Kesehatan dan Kebijakan Konsumen Eropa John Dalli, dari Malta. Dia tahun 2021 terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah terlibat dalam skandal lobi yang melibatkan produk tembakau. Walaupun begitu dia dia sekarang masih menerima pensiun sebagai mantan komisaris Eropa.
Menurut laporan terbaru oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), John Dalli tahun 2006 mendirikan sebuah perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Tetapi kepada ICIJ dia mengatakan, dia tidak pernah menggunakan perusahaan cangkang itu, sehingga tidak melaporkannya ke Parlemen Malta, seperti yang dituntut oleh undang-undang.
Kepulauan Virgin, salah satu surga pajak yang terkenal (Foto: dw.com/id)
1. Kebijakan 'Setapak Demi Setapak' Uni Eropa
Uni Eropa tahun 2017 sudah memperkenalkan daftar surga pajak, setelah ICIJ dulu menerbitkan apa yang disebut "Panama Papers", yang mengungkapkan metode yang digunakan politisi, atlet, selebritas, dan miliarder untuk menghindari pajak. Tapi daftar itu terlalu sedikit, dan hanya mencantumkan nama satu negara, yang sekarang disebut-sebut dalam Pandora Papers: Panama.
Beberapa anggota Parlemen Eropa telah menyerukan agar daftar itu diperluas. "Daftar surga pajak Uni Eropa hampir tidak efektif dalam memerangi penghindaran pajak," kata Sven Giegold dari Partai Hijau Jerman, anggota subkomite perpajakan di Parlemen Eropa, kepada DW. "Daftar itu hanya sepotong-sepotong," katanya. Sejumlah surga pajak yang penting tidak tertera di sana, tegasnya.
Sven Giegold mengatakan, perlu kriteria yang lebih ketat mengidentifikasi surga pajak. Dia mengatakan, para menteri keuangan Uni Eropa malahan telah bertindak sebaliknya, dengn mengeluarkan beberapa negara dari daftar surga pajak itu.
Sven Giegold, anggota parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman (Foto: dw.com/id)2. Penghindaran Pajak Tindakan Ilegal
Pandora Papers antara lain menyebut nama Presiden Montenegro, Milo Djukanovic, dan Menteri Keuangan Belanda, Wopke Hoeskstra. Djukanovic disebut memiliki beberapa perusahaan lepas pantai di Kepulauan Virgin Britania Raya, yang ia alihkan kepada putranya sebelum menjabat. Djukanovic membantah telah melakukan kesalahan. Sedangkan Wopke Hoeskstra mengatakan, dia menjual kepemilikannya di perusahaan cangkang sesaat sebelum menjadi menteri pada 2017.
Investigasu ICIJ menunjukkan bahwa skema penghematan pajak dalam banyak kasus adalah ilegal. Pandora Papers memang tidak dapat membuktikan apakah benar-benar ada penghindaran pajak atau tidak. Tetapi yang jelas, orang kaya lebih sering menggunakan celah hukum untuk menghindari pembayaran pajak.
Janji-janji Uni Eropa untuk memerangi penghindaran pajak menjadi hampir tidak berarti, ketika anggotanya sendiri, seperti Malta dan Siprus, justru sering berfungsi sebagai surga pajak (hp/as)/dw.com/id. []
Organisasi dan CFO Trump Hadapi Tuduhan Kejahatan Pajak
Donald Trump Tidak Bayar Pajak Selama Puluhan Tahun
AS Siap Kejar Pajak Pengguna Uang Kripto
Ironis Uang Pajak Rakyat Selamatkan Maskapai Penerbangan
