Lebih lanjut, RI-1 ini menuturkan bantuan sosial lainnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), subsidi gaji, hingga restrukturisasi kredit juga harus diberikan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih bisa berjalan.
"Semua itu saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi (pandangan) bahwa kita memang dalam kondisi krisis. Pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 8 September 2020.
Semua itu saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi (pandangan) bahwa kita memang dalam kondisi krisis.
Baca juga: Jokowi Ingin Penanganan C-19 Harus Transparan
Jokowi mengakui bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat dengan tepat sasaran serta efisien.
Meski begitu, ia menyatakan, pemerintah juga berupaya memanfaatkan momentum pandemi ini untuk tidak hanya dapat keluar dari krisis, tetapi juga melakukan lompatan kemajuan.
"Membangun cara kerja dan kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global dengan tetap berkomitmen pada akuntabilitas," ucap Jokowi.
Oleh karena itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap dalam acara Kick Off Meeting pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 (C-19) Tahun 2020 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menemukan solusi terbaik.
Baca juga: Instruksi Terbaru Jokowi Kepada Menteri Terawan
Ia juga menyampaikan agar upaya BPK melalui kegiatan tersebut nantinya melahirkan cara-cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, dan bahkan melakukan lompatan kemajuan. []
