Untung Sudirman Said Dipecat Jokowi

Hanya 30 persen saham Freeport, jika Sudirman Said Menterinya
Hanya 30 persen saham Freeport, jika Sudirman Said Menterinya. (Foto: Instagram/sudirmansa1d)

Jakarta, (Tagar 22/2/2019) - Penulis Buku "Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara" Ferdy Hasiman menyebut, di tangan Sudirman Said, Indonesia bisa saja tak mendapatkan 51 persen saham PT Freeport Indonesia seperti yang terjadi sekarang.

Keputusan Jokowi mereshuffle Sudirman adalah tindakan yang tepat, karena saat menjabat sebagai menteri ESDM, Sudirman Said masih menggunakan Peraturan Pemerintah yang dibuat jelang masa kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai. PP N0.77/2014, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Salah satu klausal dalam PP itu menunjukan bahwa Freeport Indonesia hanya mendivestasikan 30 persen saham ke pemerintah Indonesia," kata Ferdy, di Jakarta, Kamis (21/2) kemarin.

Peneliti Alpha Research Database itu menilai, PP No.77/2014 tersebut merupakan titik lemah daya tawar pemerintah dengan Freeport.

Ferdy menyebutkan, bahwa PP tidak sesuai dengan UU No.4/2009 tentang Minerba yang memerintahkan divestasi saham mencapai 51 persen. Oleh karenanya, Sudirman seharusnya memberikan masukan kepada Presiden untuk mengubah PP tersebut saat itu.

Masih menurut Ferdy, perubahan baru terjadi setelah Jokowi menunjuk Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM. PP 77/2014 lantas diubah menjadi PP 01/2017 yang memerintahkan Freeport untuk divestasi 51 persen saham kepada pemerintah Indonesia.

Renegosiasi kontrak baru Freeport kemudian menemukan titik terang. Kata Ferdy, hal itu bisa terjadi lantaran sosok Jonan yang dikenal tegas dan tak mau didikte.

Freeport pada akhirnya, diminta untuk wajib mendivestasikan 51 persen ke pihak nasional dan wajib membangun smelter jika ingin melanjutkan operasi tambang potensial di Grasberg.

Sebelumnya, Sudirman Said membeberkan cerita adanya pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dengan petinggi Freeport, James R Moffett.

Pertemuan itu terjadi di Kompleks Istana Kepresidenan pada 6 Oktober 2015. Saat itu, Jokowi dan Moffett yang kala itu masih menjadi salah satu petinggi Freeport, disebut-sebut sedang merumuskan perpanjangan kontrak.

Jokowi kemudian mengakui telah beberapa kali bertemu dengan Presiden Freeport McMoran Inc James R Moffet di Indonesia.

Jokowi juga mengakui pertemuan tersebut untuk memperpanjang izin operasional Freeport di Indonesia. Namun begitu, Presiden mengungkapkan sejak awal pertemuan sudah ditujukan untuk menguasai 51 persen saham. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Amerika Perluas Kapasitas Tes untuk Cacar Monyet
Perluas kapasitas pengujian di berbagai penjuru negara dan membuat tes lebih nyaman dan mudah diakses pasien dan penyedia layanan kesehatan