UNTUK INDONESIA
Umrah Disetop, Ganjar: Jangan Ada Pungutan Tambahan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersikap atas kebijakan Arab Saudi menutup sementara akses jemaah umrah.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta Kemenag Jawa Tengah memastikan tidak ada pungutan biaya tambahan atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi menutup sementara akses masuk jemaah umrah. (Foto: Humas Pemprov Jawa Tengah)

Semarang - Gubernur Ganjar Pranowo meminta Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah gencar melakukan sosialisasi menyikapi kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menutup sementara akses kedatangan jemaah umrah. Termasuk memastikan calon jemaah tidak dikenakan biaya tambahan.

Menurut Ganjar, komunikasi sangat penting agar para calon jamaah tidak was-was. "Saya minta kepada Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umroh dan calon jemaah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang," kata dia usai melantik 170 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB negeri Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Jumat, 28 Januari 2020.  

Kemenag harus hadir sebagai representasi negara.

Ganjar juga meminta Kanwil Kemenag Jateng untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab sampai saat ini, keputusan penghentian ibadah umrah itu masih simpang siur. 

"Semua harus aktif agar tahu keputusan akhirnya seperti apa. Kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik," tuturnya.

Terkait permintaan tidak ada pungutan biaya lagi, Ganjar khawatir persoalan penutupan umrah akan berimbas pada calon jemaah, khususnya di kerugian materi. "Kemenag harus hadir sebagai representasi negara. Maka saya minta Kanwil Kemenag Jateng segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah serta sosialisasi kepada para jemaah agar tidak ada yang dirugikan," ucap dia.  

Sekadar diketahui, Pemerintah Arab Saudi melakukan penghentian sementara perjalanan ibadah umrah. Hal itu dilakukan karena untuk menanggulangi penyebaran virus corona

Pemerintah pusat melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, M Arfi Hatim telah melarang biro haji umrah mengenakan biaya tambahan kepada jamaah akibat kejadian ini. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah force majeure dan pemerintah akan mencarikan solusinya.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub F Budi Prayitno. Budi memastikan tidak ada beban tambahan bagi calon jemaah umrah, baik dari maskapai atau agen perjalanan. []  

Baca juga: 

Berita terkait
Batal Umrah, Jemaah Tidak Dimintai Biaya Tambahan
Pemerintah Indonesia memastikan jemaah yang gagal umrah ke Arab Saudi tidak akan dikenakan biaya tambahan, baik dari maskapai atau agen travel.
Perasaan Nenek di Tegal Batal Berangkat Umrah
Bagaimana perasaan nenek di Tegal saat mengetahui keberangkatan umrahnya terancam batal?
Ribuan Warga Jawa Tengah Gagal Berangkat Umrah
Ribuan anggota jemaah umrah asal Jawa Tengah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci. Kenapa?
0
Jokowi Bebaskan Pajak Industri di Indonesia Timur
Pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan dan keringanan pajak penghasilan keapda industri di Indonesia Timur.