UNTUK INDONESIA
UMP 2021 Tidak Naik, Buruh: PDIP Bohongi Wong Cilik
Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah secara tegas mengatakan PDIP jargon wong cilik hanya bohong semata.
Ilustrasi - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya bersama 32 federasi masih mogok nasional karena Omnibus Law. (foto: istimewa)

Jakarta - Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah secara tegas mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Ketumnya Megawati Soekarnoputri saat ini tidak lagi berpihak kepada ‘wong cilik’.

Sebab, sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDIP nampak tidak memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Di sisi bersamaan, kondisi ekonomi rakyat sedang morat-marit diombang-ambing pandemi.

Dimana kesejahteraan yang mereka dengungkan saat pemilu itu cuma bohong semata.

“Tidak tepat kalau seandainya dia (PDIP) selalu memakai jargon ‘wong cilik’. Tapi saat berkuasa, wong cilik selalu mendapatkan tekanan yang sangat berat,” kata Ilhamsyah kepada Tagar, Jumat, 30 Oktober 2020.

Baca juga:  Sahuti Megawati, Fadli Zon: Milenial Diwariskan Beban Utang

Menurut Boing, sapaannya, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang didukung koalisi kuat, mayoritasnya PDIP, malah lupa rakyat saat sedang asik berkuasa. Sehingga, ketidaknaikan UMP 2021 ia pandang bukan semata kesalahan Presiden Jokowi dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saja.

“Ini persoalan watak dari parpol koalisi pemerintah yang satu irama. Dimana kesejahteraan yang mereka dengungkan saat pemilu itu cuma bohong semata. Ini membuktikan bahwa partai tersebut antikaum pekerja atau buruh,” ketusnya.

Lantas Boing bilang, alih-alih pemerintah mendoktrinkan rakyat dengan menyebut negara membutuhkan masuknya investor, menjadi berbanding terbalik ketika hak-hak perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh diabaikan.

Baca juga: Megawati dan Jokowi Dituduh PKI karena Ribka Tjiptaning?

“Ini menjadi watak aslinya yang ada pada hari ini. Kita tahu Jokowi diusung PDIP sebagai pemenang pemilu dan mayoritas berada di parlemen,” kata Boing.

Boing juga mengingatkan, Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan disenggol dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ia pastikan, UU sapu jagat bakal merugikan kaum pekerja.

“Sekarang begitu juga, merevisi UU 13 yang sudah sangat minimum itu melalui UU Ciptaker dan lebih mendegradasi serta menekan tingkat perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” ucapnya.

Dia menambahkan, setelah UU 13 tahun 2003, ada lagi produk hukum yang menekan kelas pekerja saat Jokowi dan PDIP berkuasa, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi pukulan telak dari pemerintah kepada buruh.

Seperti diketahui, sempat beredar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terkait tak ada kenaikan UMP di 2021. []

Berita terkait
Rocky Gerung Luruskan Pernyataan Megawati Soal Milenial Manja
Pengamat Politik Rocky Gerung meluruskan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal kaum milenial yang dinilai manja.
Megawati Komentari Lagi Apa Bakti Milenial Terhadap Negeri
Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali mengomentari Milenial. Kini, ia mempertanyakan apa yang sudah dilakukan milenial untuk membantu rakyat.
Megawati: Pembully Jokowi Belum Tentu Kerjanya Lebih Baik
Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, pihak yang membully Presiden Joko Widodo belum tentu kinerjanya bisa lebih baik.
0
UMP 2021 Tidak Naik, Buruh: PDIP Bohongi Wong Cilik
Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah secara tegas mengatakan PDIP jargon wong cilik hanya bohong semata.