Jakarta – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan pada Sabtu, 23 Oktober 2021, dia telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan 10 duta besar dari negara-negara Barat 'persona non grata.” Hal itu dipicu oleh seruan kesepuluh diplomat tersebut untuk membebaskan seorang dermawan dan aktivis hak-hak sipil, Osman Kavala.
Kavala berada di balik jeruji besi sejak akhir 2017, ia dituduh membiayai demonstrasi nasional pada 2013 dan terlibat dalam kudeta yang gagal pada 2016. Namun, ia menyangkal seluruh tuduhan tersebut.
Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober 2021, Duta Besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat atas kasus Kavala. Mereka dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.
Demonstran melambaikan bendera pelangi saat berpawai untuk membela hak-hak LGBT, yang dilarang oleh pihak berwenang setempat di Istanbul, Turki, 26 Juni 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)"Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya," kata Erdogan dalam pidatonya di depan orang banyak di Eskisehir, Turki barat laut, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Reuters.
Kavala dibebaskan dari tuduhan terkait demonstrasi pada tahun lalu. Namun, keputusan itu dianulir pada tahun ini dan digabungkan dengan tuduhan dalam kasus lain yang terkait dengan upaya kudeta. Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan kasusnya adalah simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah pemerintahan Erdogan (ah)/Reuters/voaindonesia.com. []
Turki Akan Tingkatkan Bantuan Militer untuk Libya
Liga Arab Bereaksi Atas Agresi Turki ke Suriah
Erdogan: Turki Berdiri Bersama Afghanistan
Amerika Kecam Keputusan Turki dalam Rencana Siprus-Turki
