Tujuh Pejabat BPJamsostek Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa tujuh pejabat dan staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sebagai saksi.
Kejaksaan Agung memeriksa tujuh pejabat dan staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sebagai saksi dugaan korupsi. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jakarta - Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa tujuh pejabat dan staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi.

"Ada tujuh saksi, terdiri atas empat pejabat dan tiga staf," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis, 28 Januari 2021.

Para saksi tersebut yakni inisial HKC selaku Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan, NAT selaku Deputi Direktur Bidang Pendapatan Tetap BPJS Ketenagakerjaan, PH selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan LP selaku Asisten Deputi Bidang Analisis Pasar Utang BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian DS selaku karyawan BPJS Ketenagakerjaan, TW selaku staf pada Deputi Direktur Bidang Keuangan, dan HSP selaku karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, para saksi dimintai keterangan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa penyidik telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Senin, 18 Januari 2021 dan menyita sejumlah data dan dokumen. Sementara pemeriksaan saksi-saksi dimulai sejak Selasa, 19 Januari 2021.

"Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," katanya.

Sebelumnya jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung juga telah memeriksa Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan inisial EA sebagai saksi, Jumat, 22 Januari 2021.

Tidak hanya EA, jaksa penyidik juga meminta keterangan MKS selaku Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saksi yang diperiksa hari terkait dengan kasus BPJS Ketenagakerjaan ada dua orang berinisial EA dan MKS," kata Leonard.[] 

Berita terkait
Relaksasi Berakhir, Iuran dan Denda BPJamsostek Normal Lagi
Masa relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan atau yang biasa disapa BPJamsostek akan segera berakhir. Mulai periode Februari 2021, tarif normal lagi.
Relaksasi Iuran, BPJamsostek Catat Penerimaan Rp 73 Triliiun
Tahun 2020 menjadi berat karena pandemi Covid-19, namun BPJamsostek tetap mencatatkan hasil positif. Penerimaan iuran tercatat Rp 73,31 triliun.
Said Iqbal: Uang Buruh Dirampok Pejabat Berdasi BPJS Ketenagakerjaan
Presiden KSPI mengatakan, uang buruh Indonesia telah dirampok pejabat berdasi. Berikut pernyataan lengkapnya.
0
Dua Alasan Megawati Belum Umumkan Nama Capres
Sampai Rakernas PDIP berakhir, Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan siapa capresnya di Pilpres 2024. Megawati sampaikan dua alasan.