UNTUK INDONESIA
Tujuh Bukti Komitmen Jokowi Ciptakan Keadilan Sosial
Berikut ini tujuh bukti komitmen Jokowi yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Joko Widodo melepas ekspedisi Trans Jawa dari ujung Jembatan Kalikuto di kilometer 383, Kabupaten Batang, Jawa Tengah di penghujung tahun 2018. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Jakarta, (Tagar 31/12/2018) - Arif Budimanta, ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengatakan Presiden Joko Widodo di tiap program kerja yang ada selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia

"Apa yang telah dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa keadilan dan keberpihakan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan itu harus tetap dilanjutkan untuk memperteguh komitmen kebangsaan baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya," ujar Arif lewat keterangannya di Jakarta, Minggu (30/12) dilansir kantor berita Antara.

Arif menjelaskan program-program kerja yang ditempuh selama ini memiliki dua orientasi baik terhadap akses maupun aset di seluruh aspek kehidupan:

1. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.

 2. Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus didorong oleh pemerintah. Di sisi lain pelayanan kesehatan juga semakin mudah diakses. Keduanya menjadi penting untuk membangun negara," ucap Arif.

3. Keadilan Sosial di Wilayah Timur Indonesia

Pemerintah juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.

Dalam kepemimpinan Jokowi, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera.

Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak 25.905 Ha melalui program Dana Desa.

"Tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mendorong peradaban di luar Pulau Jawa, pemerintah juga terus melakukan pemerataan di wilayah Timur Indonesia yakni melalui kebijakan satu harga BBM. Baru kali ini terjadi, sebelumnya di sana selalu lebih mahal dibandingkan dengan wilayah Barat," tutur Arif.

4. Performa Agraria

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria.

Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada rakyat.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan. 

"Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak dan ini tidak bisa terjadi jika tidak ada political will yang kuat dari pemerintah," kata Arif.

5. Kredit Usaha Rakyat

Pemerintah juga mempermudah rakyat terhadap akses permodalan melalui kebijakan kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan suku bunga 7 persen per tahun, akan sangat membantu usaha mikro dan kecil, yang selama ini kesulitan mengakses modal melalui institusi perbankan.

"Ditambah lagi dengan keringanan pajak penghasilan yang menjadi 0,5 persen, ini merupakan sikap kebangsaan yang patut dilanjutkan agar rakyat makin mandiri dengan sokongan pemerintah," tuturnya.

6. Membangun dari Pinggiran

Terkait dengan kebijakan membangun dari pinggiran, Arif memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah dan panjang akan sangat membantu terciptanya pusat-pusat ekonomi baru.

Hal itu membuat peluang pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa akan semakin besar, sehingga usaha rakyat di daerah berpotensi ikut terangkat.

7. Dana Desa

Pemerintah juga terus meningkatkan pembangunan di perdesaan dengan peningkatan alokasi anggaran.

Pada 2019 dana desa mencapai Rp 73 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun ini yang Rp 60 triliun. Bada usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat di perdesaan seharusnya sangat terbantu dengan dukungan tersebut.

"Bahkan upaya pemerintah membangun wilayah-wilayah terluar Indonesia juga merupakan upaya membangun dari pinggiran yang pada ujungnya ingin menciptakan kemandirian rakyat," ujarnya.

Dukungan yang juga diberikan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat, lanjut dia, adalah kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

"Tentu ini sangat membantu, sehingga biaya transportasi dan distribusi di daerah-daerah jadi lebih murah dan terjangkau. Ini bukti pemerintah hadir di tengah upaya peningkatan kemandirian rakyat," jelas Arif Budimanta.

Capaian Kepemimpinan Jokowi

Program-program itu telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih selama empat tahun kepemimpinan Jokowi. 

1. Kemiskinan Menurun

Kian menurunnya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 berada di posisi 9,82 persen dan merupakan angka terendah sepanjang sejarah. Posisi tersebut turun 1,24 poin dari posisi September 2017 yakni sebesar 10,12 persen.

Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017.

"Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan," tuturnya.

2. Berhasil Menjaga Inflasi

Selain angka kemiskinan yang terus menurun, pemerintah pun berhasil menjaga inflasi umum di angka 3 persen dari 2015 hingga 2017. BPS mencatat inflasi umum selama rentang tiga tahun tersebut ialah 3,35 persen, 3,02 persen, dan 3,61 persen.

"Ini keberhasilan yang patut diapresiasi. Inflasi berhasil turun signifikan dibandingkan periode sebelumnya dan lebih dari itu, inflasi tetap stabil yang artinya pengendalian harga dapat dilakukan dengan baik. Jadi bisa dibayangkan apabila kebijakan yang ada terus dilakukan tentunya hasilnya akan semakin mantap," tegas Arief. []

Berita terkait
0
Korban Bencana di Samosir Terima 'Boras Sipirnitondi'
Bencana alam di Kabupaten Samosir mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi warga terutama para petani.