Aceh Barat – Untuk menjadi tenaga pelatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan penguatan kepada pemerintah desa, belasan Pembina Teknis Pemerintah Gampong (PTPG) Aceh Barat mengikuti Training Of Trainer (TOT) Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di Aula Kecamatan Arongan Lambalek.
Program Manager Seknas Fitra, Baidul Hadi mengatakan pelatihan ini selain ditujukan kepada pemerintah desa namun juga bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada Tuha Peut atau dewan desa, masyarakat, termasuk perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Aceh Barat.
“TOT ini dimaksud untuk mencetak fasilitator sehingga replikasi Sekar Desa dan Rumah Aspirasi Masyarakat dapat dilaksanakan seluruh desa di Kabupaten Aceh Barat,” katanya Baidul Jumat, 2 Oktober 2020.
Kata dia, selain di Kabupaten Aceh Barat program ini ini juga serentak dilaksanakan di 11 kabupaten di lima Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan.
Nantinya mereka dapat menjadi tempat konsultasi sekaligus fasilitator tentang Sekolah Anggaran bagi pemerintah desa di seluruh Aceh Barat.
“Rumah Aspirasi dan Sekar Desa merupakan media untuk mempercepat terwujudnya pelembagaan akuntabilitas sosial di desa,” katanya.
Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat melakukan tiga hal yaitu segera menetapkan regulasi qanun gampong atau desa tentang Tuha Peut atau Dewan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, pembentukan forum komunikasi Tuha Peut atau Dewan Desa serta dukungan anggaran baik melalui APBK maupun APBG.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong ( DPMG), Erni Wanti mengatakan dengan adanya TOT terhadap pembina teknis pemerintah desa ini nantinya diharapkan dapat memberikan dedikasinya di desa lain diwilayahnya masing-masing.
“Nantinya mereka dapat menjadi tempat konsultasi sekaligus fasilitator tentang Sekolah Anggaran bagi pemerintah desa di seluruh Aceh Barat, terutama terkait bagaimana menyusun perencanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan program serta pengawasan yang efektif oleh lembaga tuha peut supaya anggaran desa benar bermanfaat bagi kemaslahatan warga desa,” katanya. []
