Surabaya - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti langkah pengamanan represif yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KontraS, Andy Irfan mengatakan pihaknya menyoroti cara polisi mengamankan secara represif mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua pada 17 Agustus lalu.
Irfan mengaku akan melayangkan laporan ke Propam dan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) karena adanya kesalahan prosedur pengamanan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa Papua.
"Kami akan membuat laporan ke Propam dan Kompolnas sebagai mekanisme internal dalam kepolisian untuk menguji apakah tindakan polisi sudah sesuai," ujarnya saat jumpa pers di Sekretariat Federasi KontraS Surabaya di Jalan Hamzah Fansyuri Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019.
Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai pembelajaran bagi semua pihak, khususnya polisi agar mengedepankan proses hukum sesuai aturan.
"Coba Polrestabes Surabaya lebih Cleary, tidak akan terjadi seperti ini. Situasinya akan semakin lebih baik. Apa susahnya ngomong dan berdialog untuk melakukan langkah persuasif," beber Irfan.
Apalagi tuduhan pelecehan terhadap lambang negara yang diarahkan kepada mahasiswa Papua tidak terbukti.
"Ada bendera rusak, orang yang menghina lambang negara memang harus ditangkap karena sudah diatur secara hukum. Tapi siapa yang merusak bendera, siapa yang membuang tidak ada yg tahu. Itu yang terjadi di asrama itu," kata dia.
"Karena akibat itulah terjadi letupan-letupan, yang sekarang kita lihat di Manokwari dan Sorong," imbuhnya.
Irfan pun meminta kepada Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Sandi Nugroho untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada personelnya yang melakukan pengamanan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
"Untuk hari ini kami sangat serius mendesak Kapolrestabes Surabaya untuk menyampaikan kepada publik permintaan maaf, karena dia telah salah. Dia harus periksa itu semua personel kepolisian di lapangan, diskresi yang dilakukan melanggar prosedur," tegas dia.
Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fathul Khoir menambahkan mahasiswa Papua di Surabaya sering mendapatkan tindakan rasis dari sejumlah pihak.
"Mahasiswa Papua ini selalu mendapatkan stigma negatif, sehingga munculnya perlakuan rasial. Parahnya stigma itu dilontarkan di depan aparatur negara, polisi, pemerintah setempat," kecam dia.
Apalagi, rata-rata pihak yang melakukan diskriminatif kepada mahasiswa Papua merupakan organisasi kemasyarakatan.
"Pelakux rata-rata beratribut mirip-mirip yang telah tersebar (di media) seperti FPI, PP, dan FKPP. Artinya ini bukan orang liar, tapi terorganisir," papar dia.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho mengaku kondisi keamanan, khususnya mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya sudah aman dan kembali melakukan aktivitas sedia kala.
"Kita juga memastikan tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan tambahan atau melaksanakan aksi-aksi di Asrama (mahasiswa) Papua," ujarnya.
Terkait pemeriksaan penghinaan terhadap lambang negara, Sandi mengaku sampai saat ini belum cukup bukti untuk menetapkan tersangka.
"Sampai dengan saat ini masih belum cukup bukti. Maka kami harus menggali lagi untuk alat bukti dan saksi-saksi lainnya, untuk bisa meningkatkan status atau perkembangan penyidikan saat ini," ungkap Sandi.
Selain itu, soal dugaan rasisme terhadap masyarakat Papua, Sandi menyebut aksi berawal dari aksi massa yang terdorong karena rasa nasionalisme setelah melihat foto bendera dibuang di selokan.
"Ini yang kita sayangkan bahwa aksi nasionalisme yang dilakukan juga harus patuh harus santun dan menghormati etika dan budaya bangsa indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda kita tetap satu. Sebagai anak bangsa kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan," pungkas Sandi. []
Baca juga:
- Kasus Mahasiswa Papua di Surabaya Tak Hanya Sekali
- Rusuh Manokwari Buntut Peristiwa Surabaya dan Malang
- KontraS: Persekusi Mahasiswa Papua di Surabaya Brutal
