Medan - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada para kepala daerah yang wilayahnya mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, agar menyelesaikan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Tito menekankan, pencairan NPHD selambat-lambatnya hingga pekan depan. Karena pada 15 Juli 2020, petugas KPUD mulai melakukan pemutakhiran data yang membutuhkan anggaran tidak sedikit.
"Pemerintah daerah yang realisasinya belum 100 persen, paling lambat minggu depan untuk pencairan, karena 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data door to door. Dan kabar baiknya Mandailing Natal dan Samosir berkomitmen menyelesaikannya 7 Juli ini. Ini untuk pengamanan, operasional dan proteksi petugas KPUD terhadap Covid-19," jelas Tito.
Semua daerah sudah siap melaksanakan pilkada, jadi nanti tidak ada lagi masalah yang berarti
Menurut Tito, saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 2020, di Grand Aston City Hall, Medan, Jumat, 3 Juli 2020, saat ini hanya sebagian kecil daerah di Sumatera Utara yang belum mencairkan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan, seperti Mandailing Natal dan Samosir.
"Sebelum ke sini, saya langsung berkoordinasi dengan Gubernur Sumut lewat telepon, terkait rapor merah ini dan langsung direspons. Gubernur Sumut langsung koordinasi dengan para kepala daerah dan hasilnya langsung terlihat," katanya.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, Sumut siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, dan menekankan agar masyarakat Sumut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi agar mendapat pemimpin daerah yang baik.
"Semua daerah sudah siap melaksanakan pilkada, jadi nanti tidak ada lagi masalah yang berarti. Saya harap masyarakat menjunjung tinggi demokrasi dan mendapat pemimpin yang amanah," tutur Mahfud.[]
PEN
