Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambangi sejumlah provinsi untuk memeriksa kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Setelah dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hari ini Mendagri berkunjung ke Maluku Utara.
"Tadi pagi kita berangkat dari Makassar, mampir dulu di Kendari selama beberapa jam, dan saat ini di Ternate," kata Tito Karnavian dalam sambutannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada di Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Ternate, Kamis, 9 Juli 2020.
Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah Pilkada ini adalah salah satu agenda nasional
Dalam kunjungannya secara maraton itu, mantan Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) ini ingin memastikan persiapan Pilkada termasuk anggarannya. Sebagai pemimpin Kementerian Dalam Negeri, ia ingin pesta demokrasi ini berlangsung sukses.
"Setelah ini kami akan melanjutkan ke Jayapura. Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah Pilkada ini adalah salah satu agenda nasional yang memang harus kita sukseskan dan kita laksanakan dan sebagai leading sektornya adalah dari Kemendagri, selain dari KPU, Bawaslu," ujarnya.
Baca juga:
Di Papua, Tito dan rombongan akan melakukan agenda yang sama. Ia bakal mengecek persiapan Pilkada dan juga memberi pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 setempat.
Pilkada awalnya dijadwalkan pada September 2020. Namun karena pandemi Covid-19, pilkada serentak diundur hingga Desember tahun ini.
Pilkada tetap berlangsung, kata dia, meskipun pagebluk belum berakhir. Putusan ini lahir berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggara Pemilu.
"Jadi ini situasi penyelesaian Covid ini tidak ada satupun peneliti yang tahu dan bisa menjamin 2021 itu selesai. Sehingga skenario untuk 2021 untuk lanjutan Pilkada itu dihilangkan, mau ditunda kapan lagi, kita ambil skenario optimis 9 Desember 2020. Kita tidak ingin pemerintah yang ada, kepala daerah yang ada, kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Kepala daerah atau pemerintah yang kuat legitimasinya yang dipilih rakyatnya," ucapnya.
Tito mengatakan pemerintah optimis Pilkada akan lancar tahun ini walau berlangsung di tengah pandemi. Oleh karena itu, ia ingin protokol kesehatan ditegakkan pada setiap tahapan pemilihan.
"Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan, itu kuncinya. Sehingga akhirnya disepakti 9 Desember. Pemerintah juga sudah keluarkan Perpu dan minggu depan akan proses untuk menjadi Undang-Undang. Per 12 Juni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mengeluarkan peraturan baru melanjutkan tahapan, 10 tahapan sisa. Per 15 Juni kemarin juga sudah dimulai tahapan yang mulai bersentuhan dengan masyarakat," ujar Tito Karnavian.[]