Surabaya - Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi- Amin Jawa Timur (Jatim) siap menerima tantangan sumpah mubahala (permintaan kutukan jika terbukti bohong/curang) dari Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jatim.
Wakil Sekretaris TKD Jokowi-Amin Jatim, Sri Untari mengatakan, timnya memegang data dan suara paslon 01 menang. Maka dirinya meminta agar tidak mengajukan permintaan yang macam-macam.
"Selaku penguasa di Jatim, karena pegang data Jatim dan menang. Maka tidak perlu macem-macem," tegas Untari, Sabtu 4 Mei 2019.
Untari memastikan kemenangan paslon 01 tanpa kecurangan sedikit pun di TPS. Maka, tim Jokowi siap menerima jika memang diminta sumpah mubahala oleh tim Prabowo.
Begitu juga soal permintaan ke KPU agar juga mubahala. TKD menyayangkan sikap tim paslom 02 karena tak percaya kinerja penyelenggara Pemilu. KPU sudah bekerja keras dan makismal untuk mewujudkan Pemilu yang jurdil. Apalagi Pemilu kali membawa korban 352 petugas Pemilu meninggal dunia.
"Kita punya lembaga yang dipercaya namanya KPU. Apa gunanya kalau tidak percaya dengan KPU. Mari kita luruh menentramkan diri, kalau menang tidak perlu jumawa, kalau belum menang tidak perlu seperti itu," pintanya.
PDI Perjuangan dua kali kalah, kita tidak apa-apa. Artinya tetap menghormati hasilnya dan mengikuti proses dengan baik
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu meminta tim Prabowo-Sandi tidak perlu memberi pernyataan mendiskreditkan KPU. Mengingat Pemilu Serentak merupakan kesepakatan bersama, sehingga sebagai konstestan harus mempunyai jiwa kalah dan menang.
Baca juga: Timses Prabowo Sandi Tantang KPU Lakukan Mubahala
Untari mengajak, agar proses demokrasi terutama yang dialami PDI Perjuangan, yakni menjagokan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres sebelumnya bisa menjadi referensi tindakan paslon lain, untuk bisa mengademkan Indonesia. Meskipun harus kalah dua kali. Prinsipnya harus membuat rakyat tidak carut marut, tidak galau dan tidak terjadi hal yang tak diinginkan pasca Pemilu.
"PDI Perjuangan dua kali kalah, kita tidak apa-apa. Artinya tetap menghormati hasilnya dan mengikuti proses dengan baik," tuturnya.
Jika masih belum puas dan menilai ada kecurangan, PDI Perjuangan menurutnya mempersilakan untuk mengajukan gugatan ke MK. Jika di setiap demokrasi pihak yang kalah melakukan protes tanpa melakukan proses hukum, maka negara Indonesia tidak akan nyaman. Peserta Pemilu harus sepakat dengan perjanjian awalnya yakni siap kalah, siap menang.
"Kan ada lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengurus hal itu. Kalau pesimis, untuk apa ada lembaga negara itu. Kalau semua kalah seperti itu negara susah," pungkasnya. []
