Tiga Politikus Bicara Hoaks Daftar Kabinet Jokowi

Beredar hoaks daftar kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Tiga tokoh politik turut berbicara tentang hal itu
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya di antaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan daftar hoaks Kabinet Jokowi periode kedua yang telah beredar luas di media sosial. Draf yang beredar tersebut berjudul Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024

Dalam draf susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf itu sudah tertera sejumlah nama menteri-menteri yang bakalan membantu kinerja pemerintahan di periode kedua 2019-2024. 

Tiga politikus yang namanya masuk ke dalam daftar hoaks Kabinet Jokowi periode kedua itu angkat suara. Mereka adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

1. Erick Thohir

Erick ThohirErick Thohir (Foto: Facebook Erick Thohir).

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Erick Thohir ikut memberi tanggapan terkait beredarnya hoaks daftar nama menteri Kabinet Kerja periode 2019-2024. Dia menduga ada pihak tertentu yang sengaja menyebarkan kabar bohong itu ke tengah masyarakat. 

"Hal ini tersebar karena ada yang ingin jadi menteri. Saya rasa (supaya) muncul benefit, lah," kata Erick Thohir di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 17 Mei 2019. 

Melihat hal tersebut, Erick beranggapan ada sejumlah pihak tak bertanggung jawab yang sengaja untuk membangun citra negatif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Mereka tidak ingin pemerintah berhasil dengan mengeluarkan nama-nama yang kontroversi," ujar Erick.  

Adanya kabar hoaks itu, Erick berharap pada masyarakat untuk mengabaikan segala informasi yang tak jelas kebenarannya. 

"Yang penting, saya yakinkan presiden sudah punya pemikiran ke depan. Apalagi presiden punya pidato visi Indonesia dengan lima langkah beliau," ujar dia.

2. Airlangga Hartarto

Airlangga HartartoAirlangga Hartarto (Foto: Facebook Airlangga Hartarto).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan respons terkait namanya dicatut dalam daftar hoaks menteri Kabinet Jokowi periode kedua sebagai Menko Perekonomian. 

Dia hanya menanggapi kabar hoaks tersebut dengan santai. Itu karena persoalan jatah kursi menteri sudah menjadi hak Jokowi. Dia hanya menyerahkan semua keputusan mengenai posisi menteri ke dalam tangan Jokowi. 

"Wah, itu hak prerogatif presiden," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019. 

Airlangga mengaku Jokowi hingga saat ini belum memberikan pernyataan terkait kabar hoaks tersebut. Namun demikian, dia menyatakan Golkar akan siap mengajukan kader untuk menempati jabatan menteri sesuai dengan permintaan presiden. 

"Itu semua tergantung Pak Presiden ya," kata dia.

3. Grace Natalie

Grace NatalieGrace Natalie. (Foto: Instagram/Grace Natalie)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie juga masuk ke dalam daftar hoaks Kabinet Jokowi periode kedua yang belakangan tersebar luas di masyarakat. 

Dalam daftar itu, Grace Natalie diisukan akan menempati kursi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di kabinet Jokowi periode 2019-2024. 

Dengan adanya kabar hoaks itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni turut menyikapi hal tersebut.  "PSI belum pernah mengusulkan nama Grace Natalie sebagai menteri," kata Raja Juli kepada wartawan, Rabu 17 Juli 2019. 

Kader PSI ini hanya menyerahkan keputusan kepada Jokowi terkait persoalan jatah menteri. Dia bahkan terlihat enggan membahas hal itu dengan secara detail. 

"Kami percayakan kepada Pak Jokowi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyusun kabinet kerja terbaiknya," ujarnya.

Nama Grace sebagai Menteri PPPA tercantum dalam dokumen Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024 yang beredar di publik. Dokumen tersebut memuat nama-nama menteri Jokowi periode kedua.

Sebelumnya risalah susunan menteri dalam dokumen palsu itu dikemas dalam format PDF dengan logo Garuda Pancasila. Tertulis Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Hari dan tanggal serta tempat rapat pembahasan menteri kabinet disebut berlangsung pada Minggu 14 Juli 2019 di Ruang Rapat SICC, Bogor, Jawa Barat.

Dari daftar itu, Luhut Binsar Panjaitan masih menduduki jabatan Menko Kemaritiman, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan, Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, serta Basoeki Hadimoeljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pramono Anung yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kabinet ditulis menjadi Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan Airlangga Hartarto ditempatkan sebagai Menko Perekonomian. Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menjadi Menpora, sedangkan Moeldoko menjabat Menko Polhukam. Nama Ketua Tim Hukum TKN Yusril Ihza Mahendra juga muncul.

Yusril ditulis menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Putri Presiden Ketiga RI Aburrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) sebagai Menteri Sosial. Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie pun ikut masuk kabinet. Grace ditulis menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA).  

Baca juga: 


Berita terkait
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.