Batam - Presiden Joko Widodo menghendaki kawasan pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Motaain, dan Skouw yang ada di perbatasan negara menjadi sentra baru ekonomi. Meski terletak di perbatasan negara, ketiga kawasan tersebut diyakini dapat berkembang seperti Kota Batam.
Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, mengatakan jika dikerjakan secara terkoordinir bukan hal yang mustahil ketiga kawasan tersebut dapat berkembang.
Apabila tiga lokasi ini nanti disetujui Presiden dan Inpres bisa keluar akhir tahun ini, maka 2021 kita kebut.
"Banyak yang bertanya apakah tiga daerah di Aruk, Motaain dan Skouw ini bisa berkembang? Saya bercerita, dulu Batam ini hanya satu desa saja yang kelompoknya kurang lebih 10 hingga menjadi seperti sekarang ini," ucap Suhajar pada acara Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional I dengan tema "Mendukung Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, serta Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020" di Hotel Aston, Batam, kepulauan Riau, Kamis, 24 September 2020.
Menurutnya, tak ada yang mustahil ketiga PLBN itu bisa menjadi besar dan berkembang bila dikerjakan secara terkoordinasi. Ketiga lokasi tersebut rencananya akan dibangun agar bisa memberikan pengaruh kepada negara tetangga. Tiga lokasi itu, PLBN Aruk berbatasan dengan Malaysia, PLBN Motaain berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan PLBN Skouw berbatasan dengan Papua New Guinea.
Suhajar menambahkan, untuk mewujudkan tiga kawasan tersebut menjadi sentra baru Ekonomi, para deputi di BNPP telah menginventarisir apa saja komiditas yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan dalam negeri dan negara tetangga. Selain itu juga potensi komoditas yang dapat di kembangkan di perbatasan negara.
"Apabila tiga lokasi ini nanti disetujui Presiden dan Inpres bisa keluar akhir tahun ini, maka 2021 kita kebut. Kita akan mengalokasikan sampai akhir 2024 ada 18 PKSN, termasuk salah satunya Bengkalis," tutur Suhajar.
Suhajar menjelaskan alasan Presiden Jokowi menginginkan pengembangan PLBN. Menurutnya, bukan soal pemerataan, tapi soal janji negara di pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Siapa pun rakyat Indonesia dimana pun dia tinggal, mereka memiliki hak yang sama untuk diurus oleh negara. Jadi membangun perbatasan negara bukan soal harga, ini adalah soal integritas, kedaulatan dan janji negara kepada rakyat," kata Suhajar. []
