Malaysia Ingin Pos ICQS Sama dengan PLBN Entikong Indonesia

Pemerintah Malaysia berkeinginan ICQS (Immigration, Customs, Quarantine and Security) Kuching, bisa menyamai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia.
Pemerintah Malaysia berkeinginan agar kemudahan pelayanan Pos Keselamatan Kawalan ICQS (Immigration, Customs, Quarantine and Security) Tebedu, Kuching, bisa menyamai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Indonesia.(Foto:Ist)

Kuala Lumpur, (Tagar 29/12/2017) - Pemerintah Malaysia berkeinginan agar kemudahan pelayanan Pos Keselamatan Kawalan ICQS (Immigration, Customs, Quarantine and Security) Tebedu, Kuching, bisa menyamai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Indonesia.

Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan saat melakukan kunjungan ke Pos Keselamatan Kawalan ICQS Tebedu dengan didampingi Kepala Imigrasi Malaysia, Mustafar Bin Haji Ali sebagaimana diberitakan media setempat, Kamis.

Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah menunjuk tim untuk menaikkan status Pos Keselamatan Kawalan ICQS Tebedu yang dipimpin oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg.

Satu orang lagi yang ditugaskan untuk mengurusi masalah teknis adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamed yang diberi waktu dua Minggu untuk menyiapkan dan menyerahkan hasil kajian peningkatan status dan pembangunan Kompleks ICQS yang baru.

Setelah menerima laporan dari aspek teknik, tim khusus akan mengambil waktu dua minggu lagi untuk membuat keputusan serta menyerahkan laporan kepada Majelis Ekonomi Negara yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan seterusnya dimintakan persetujuan kabinet untuk pembangunannya.

Kompleks ICQS Tebedu perbatasan Sarawak dan Kalimantan kira-kira berjarak 120 kilometer dari Kuching.

Biaya pembangunan renovasi ICQS Tebedu ini, ujar dia, akan dibagi bersama 50:50 antara pemerintah pusat dan kerajaan negeri Sarawak.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua menteri Sarawak yang komitmen untuk menaikkan status Kompleks ICQS yang ada atau membangun baru dengan biaya kerajaan negeri dan 50 persen dari pemerintah persekutuan," katanya.

Ahmad Zahid Hamidi mengatakan lanjutan daripada perundingan tahunan ke-12 antara Perdana Menteri dan Presiden Joko Widodo pada 22 November lalu di Kuching mencapai kesepakatan untuk membuka aktifitas perdagangan di perbatasan Tebedu-Entikong setelah Perjanjian Perdagangan Sempadan (BTA) dan Perjanjian Lintas Batas (BCA) ditandatangani oleh Malaysia dan Indonesia.

Dia mengatakan terkait potensi Tebedu-Entikong pemerintah merencanakan untuk mewujudkan zona perdagangan di kawasan tersebut pada masa mendatang yang akan memberi manfaat ekonomi kepada penduduk kedua-negara.

"Keputusan ini juga bakal menghidupkan kembali Tebedu Inland Port menjadi sebuah pelabuhan darat yang maju disamping memberi manfaat kepada rakyat, khususnya di daerah Serian selain menggalakkan aktifitas di Pelabuhan Kuching," katanya.

Sementara itu, Abang Johari mengatakan kerajaan negeri setuju untuk membiayai bersama pembangunan Kompleks ICQS Tebedu sebagai kawasan yang dapat meningkatkan ekonomi selain memantapkan isu keselamatan antara Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan.(ant/wwn)

Berita terkait