Tiga Opsi Partai Gerindra Setelah Pemilu 2019

Partai Gerindra telah menyiapkan tiga opsi sikap politik setelah Pemilu 2019, apa saja?Termasuk merapat ke Jokowi?
Partai Gerindra. (Foto: Antara/Imam Budilaksono)

Jakarta - Partai Gerindra telah menyiapkan tiga opsi sikap politik setelah Pemilu 2019, yaitu bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'rif, koalisi di parlemen, atau menjadi oposisi dengan melakukan pengawasan.

"Opsinya ada macam-macam, yaitu koalisi di pemerintahan, koalisi di parlemen, atau menjadi oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan pengawasan dan itu hal yang mulia," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019, dikutip dari Antara.

Kalau Gerindra di luar pemerintahan, kami mau koreksi pemerintah agar ke depan lebih baik.

Riza mengatakan, ketiga opsi itu sangat memungkinkan untuk dipilih Gerindra, tergantung kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara.

Menurut dia, kalau Gerindra di dalam pemerintahan tidak berkontribusi bagi rakyat, justru melakukan korupsi, lebih baik di luar pemerintahan dengan memberikan kritik yang konstruktif.

"Sebaliknya, kalau di luar pemerintahan namun cuma bisa teriak-teriak dan tidak bisa berikan masukan konstruktif, itu tidak baik," ujarnya.

Namun Riza menginginkan agar masyarakat jangan meributkan apakah Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan. Pikirkan bagaimana berkontribusi besar untuk bangsa dan negara.

Dia menjelaskan, kalau Gerindra di dalam pemerintahan, ingin agar visi-misi serta program Prabowo-Sandiaga bisa diimplementasikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau Gerindra di luar pemerintahan, kami mau koreksi pemerintah agar ke depan lebih baik," katanya.

Dia mengatakan, ada berbagai macam keinginan akar rumput Partai Gerindra terkait sikap politik partai tersebut ke depannya.

Menurut dia, ada yang menginginkan agar Gerindra berada di dalam pemerintahan agar bisa mewujudkan visi-misi dan program.

"Ada yang ingin berada di luar pemerintahan agar memberikan koreksi pada pemerintah," ucapnya.

September Gerindra Tentukan Sikap

Ahmad Riza Patria mengatakan Gerindra akan memutuskan sikap politik pada September 2019, masuk dalam pemerintahan atau menjadi oposisi yang konstruktif.

"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi, kami di internal juga belum mendiskusikan hal itu, mungkin di bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikannya," kata Riza.

Menurut dia, Partai Gerindra telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politik partai dan kemungkinan sikap tersebut akan diputuskan pada September mendatang.

Belum bisa memastikan, apakah di bulan September itu akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra.

"Tiap partai di bulan Agustus-September itu ada even nasional, tidak hanya Gerindra, ada Demokrat, PAN dan PKS untuk memutuskan arah kebijakan politik ke depan," ujarnya.

Riza mengatakan dalam even nasional yang masih dimatangkan konsepnya itu, ada tiga agenda yang akan dibahas di dalamnya.

Ketiga agenda tersebut menurut dia, evaluasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, dan menentukan sikap politik partai ke depan. []

Berita terkait
Prabowo dan Megawati Penentu Gerindra di Kabinet Jokowi
Dahnil Anzar Simanjuntak tanggapi sinyal Prabowo merapat pada Megawati Sukarnoputri dan koalisi pasangan terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin.
PKB: Gerindra Pusing Jika Tak Jadi Pimpinan MPR
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan Partai Gerindra harus ikhlas bila tidak mendapat jatah kursi Ketua MPR.
Gerindra: Pimpinan MPR Tak Mendulang Prestasi
Gerindra mengkritisi kinerja Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya tak mendulang prestasi.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.