Tidak Bisa Pastikan Omnibus Law Selesai Tiga Bulan

Puan Maharani tak bisa memastikan RUU tentang Omnibus Law usulan pemerintah dapat rampung dalam waktu sesuai arahan Jokowi.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Puan Maharani. (Foto: Instagram/@puanmaharaniri)

Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengaku tidak dapat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Omnibus Law usulan pemerintah rampung sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu tiga bulan.

Hal tersebut menurut Puan sulit untuk direalisasikan sesuai target sementara hingga saat ini pihaknya belum mendapat Surat Presiden (Surpres). Pasalnya, surpres ini yang nantinya menjadi dasar DPR dalam melaksanakan pembahasan Omnibus Law.

"Iya belum bisa dipastikan, karena saya terima surpres-nya saja belum," kata Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2019.

Bagi Puan, tanpa surpres DPR belum bisa melaksanakan permintaan pemerintah untuk melaksanakan pembahasan RUU. Maka dari itu, dia meminta presiden segera mengirimkan supres ke DPR.

Tak hanya itu, Puan juga memperkirakan supres mungkin baru dikirim pada Januari 2020. Hal ini yang sebenarnya menghambat pembahasan.

"DPR tidak mengetahui secara terperinci sebelum surpres itu masuk, tentu saja ini kita tidak bisa mengira-ngira, apakah ini sebulan, dua bulan, tiga bulan dan lain-lain, karena mengamandemen UU, walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kita lakukan," ucap dia.

Sebelumnya, Puan telah melakukan rapat konsultasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, pimpinan Komisi VII, Komisi XI, pimpinan BURT dan pimpinan Banggar DPR, Senin, 12 Desember 2019. 

Dari rapat tersebut diketahui ada sekitar 82 Undang-Undang dan 1194 pasal yang akan disinkronisasi dalam RUU Omnibus Law.

"Kami tunggu nanti bulan Januari terkait dengan UU perpajakan dan UU cipta lapangan kerja yang akan di Omnibus Law ini," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sudah meminta kepada Puan secara langsung untuk menindaklanjuti rencana pemerintah merevisi 82 undang-undang agar menjadi satu undang-undang atau disebut Omnibus Law. 

Jokowi juga meminta DPR agar dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu tiga bulan. []

Berita terkait
Puan Maharani Respons Gibran Calon Wali Kota Solo
Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons Gibran Rakabuming Raka maju dalam pemilihan Wali Kota Solo lewat partainya.
Puan Maharani Sebut Tatap Muka Penyebab Korupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan formula terbaru untuk menekan korupsi dengan mengurangi metode tatap muka, memanfaatkan teknologi digital.
Akting Puan Maharani di Film Naga Bonar Reborn Bagus
Kualitas akting Puan Maharani di film Naga Bonar Reborn yang terbilang bagus, mendapat pujian dari produser Gusti Randa.