Terungkap Alasan Erick Thohir Datangi Gedung KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir ke markas komisi antirasuah guna membahas program PEN dan lainnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin berjalan keluar dari pintu belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2020. (foto: ANTARA FOTO/Adam Bariq/app/aww).

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke markas komisi antirasuah guna membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi. 

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir, berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dari pukul 10.00 WIB.

Erick Thohir: Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Kemudian, kata dia, kedatangan Erick Thohir beserta dua wakil menteri dan sekretaris menteri untuk menjelaskan secara terperinci mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19 yang terkait langsung dengan BUMN. Keempatnya diterima langsung oleh semua pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan KPK.

Baca juga: Menguak Agenda Komisi III DPR saat Bertandang ke KPK

"Disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai. Namun, Menteri BUMN menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk, misalnya terkait bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara," ujar Ipi. 

Selain itu, kata dia, Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. 

"Dalam hal pembuatan regulasi, misalnya, Menteri BUMN menawarkan agar KPK di-update dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan," tuturnya. 

Terkait dengan desain dan mekanisme program, diharapkan juga KPK dapat memberikan masukan. Ketika program telah diimplementasikan, komisi antirasuah diharapkan selanjutnya untuk membuat kajian. 

Merespons hal tersebut Ipi mengatakan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan program PEN, seperti dengan Kementerian Keuangan, sudah dilakukan rutin oleh KPK.

Baca juga: ICW: Harusnya DPR dan KPK Bahas Helikopter Firli Bahuri

Lebih lanjut Ipi mengatakan kehadiran Menteri BUMN sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dalam upaya pencegahan korupsi. 

"Selanjutnya, untuk pembahasan teknis, disepakati akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan," ujar Ipi.

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir yang menyambangi Gedung KPK sejak pagi tadi membenarkan di sana ia sempat berdiskusi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Diskusi PEN," kata Erick singkat di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.

Erick juga menyatakan kedatangannya diterima seluruh pimpinan KPK. "Semuanya (pimpinan)," kata dia. 

Tampak Menteri BUMN Erick Thohir keluar dari pintu belakang Gedung KPK dan tidak menjelaskan lebih lanjut perihal diskusi tersebut. []

Berita terkait
Kronologi KPK Tangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar
Kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam mengamankan Bupati Kutai Timur Ismunandar, istri, dan 14 orang diduga korupsi suap.
Profil Ismunandar, Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK
Bupati Kutai Timur Ismunandar beserta istrinya, Ence Firgasih, terjaring OTT KPK. Berikut sepak terjang sang bupati.
KPK Tetapkan Ismunandar dan Istrinya Tersangka Suap
KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih sebagai tersangka.
0
Malaysia Juga Terkejut Oleh Putusan Bebas Majikan Adelina Lisao
Keputusan pengadilan Malaysia bebaskan terduga pelaku penganiayaan maut terhadap TKI, Adelina Lisao, memicu gelombang kecaman