ICW: Harusnya DPR dan KPK Bahas Helikopter Firli Bahuri

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK tak membahas Firli Bahuri.
Ketua KPK Firli Bahuri duduk dalam Helimousin President Air. (Foto: Dokumen MAKI)

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. 

"Harusnya, DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di Gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan Komjen Firli Bahuri (Ketua KPK) beberapa waktu lalu," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. 

Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif.

Ia menyatakan Gedung KPK semestinya digunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan dijadikan tempat melaksanakan RDP.

Baca juga: KPK dan DPR Saling Mengamankan Firli Bahuri

"Setelah merayakan HUT Bhayangkara di Gedung KPK, rasanya Komjen Firli Bahuri kembali lupa bahwa Gedung KPK semestinya dipergunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan malah dijadikan tempat melaksanakan rapat dengar pendapat," tuturnya. 

Menurut dia, ada dua hal yang penting untuk disorot terkait RDP di Gedung KPK itu. 

Pertama, tidak ada urgensinya mengadakan rapat di Gedung KPK. "Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata dia.

Kedua, menurut dia, RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik. 

Baca juga: Dugaan Gratifikasi DPR Harus Panggil Firli Bahuri

"Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami bahwa lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut," ujar Kurnia. 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menjelaskan alasan RDP dengan KPK digelar tertutup. "Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ucapnya. []

Berita terkait
Firli Bahuri Hedon, Analis: Yang Sederhana Jokowi
Pangi membandingkan gaya hidup hendonisme Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Presiden Jokowi.
Gaya Hedon Firli Bahuri dan Rekening Gendut Jenderal
Pangi Syarwi Chaniago mengaku tidak heran dengan gaya hedonisme Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Firli Bahuri.
Dewas KPK Klarifikasi MAKI soal Hedonisme Firli Bahuri
Dewan Pengawas KPK telah mengklarifikasi MAKI selaku pelapor terkait dugaan pelanggaran kode etik hedonisme Firli Bahuri pakai helikopter.
0
Staf Medis Maradona Akan Diadili Atas Kematian Legenda Sepak Bola Itu
Hakim perintahkan pengadilan pembunuhan yang bersalah setelah panel medis temukan perawatan Maradona ada "kekurangan dan penyimpangan"