Tertangkap OTT KPK, Mendagri Ganti Wali Kota Medan

Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengganti Kepala Daerah yang terkena OTT KPK. Termasuk Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mengganti Kepala Daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang ditangkap KPK.

Penggantian berupa surat keputusan pengangkatan pelaksana tugas menggantikan kepala daerah yang dicokok KPK. Maksudnya, kata Tjahjo, agar kekosongan jabatan tidak terjadi sehingga roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagai mana mestinya.

"Yang ditahan Kepala Daerah, karena mencukupi bukti dari OTT KPK, ya kami keluarkan SK Wakil Kepala Daerahnya," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019, seperti dilansir dari Antara.

Ia meminta agar Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kepala Daerah yang terkena OTT KPK itu untuk aktif menunjuk siapa pengganti sementara Kepala Daerah tersebut.

Seperti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kasus OTT Bupati Indramayu serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kasus OTT Wali Kota Medan.

119 kepala daerah, itu belum termasuk Kepala Dinas dan teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun Kepala Daerah yang terjerat OTT KPK tidak akan bertugas dulu sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat tetap dari Pengadilan.

Tjahjo meyakini kalau KPK tidak mungkin melakukan OTT tanpa bukti yang cukup. Namun, ia berharap KPK tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan final melalui peradilan yang ada.

Sesuai pemaparan Ketua KPK, Agus Rahardjo, Tjahjo mengatakan kalau OTT KPK itu pasti didukung oleh data yang valid dari orang terdekat Kepala Daerah.

"Laporan masyarakat khususnya yang terdekat dengan Kepala Daerah, itu lah yang menjadi bukti valid adanya OTT KPK," kata Tjahjo.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua KPK saat menjadi pembicara dalam rapat dengan sejumlah pejabat strategis tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota, inspektorat daerah, dan biro keuangan daerah.

Tjahjo menyesali adanya kejadian OTT berulang kali menimpa Kepala Daerah. Hingga kini ia mencatat ada 119 orang Kepala Daerah terjerat OTT selama lima tahun pemerintahannya di Kementerian Dalam Negeri.

"119 kepala daerah, itu belum termasuk Kepala Dinas dan teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Tjahjo.

Bersama KPK, Tjahjo sudah berulang kali mengingatkan Kepala Daerah agar berhati-hati pada area rawan korupsi, terutama pada perancangan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, retribusi pajak, serta jual beli jabatan.

"Sudah sejak awal pertama, sudah saya bicarakan, hati-hati," tutur Tjahjo.

Berita terkait
Satu Orang Larikan Diri Saat OTT Wali Kota Medan
Salah seorang staf protokol Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melarikan diri saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK di Kota Medan
Tangisan Setelah Wali Kota Medan Ditangkap KPK
Tangisan mengiringi pasca-OTT KPK terhadap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.
Wali Kota Medan Bungkam Jelang Diperiksa KPK
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang terjaring OTT KPK tiba di Gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.