Bandung - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanudin, mengkritik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengumumkan rencana pembentukan tim untuk memonitor langsung 689 WNI eks ISIS yang ada di beberapa negara seperti Suriah dan Turki kepada khalayak.
“Kalaupun mau membuat tim, lakukanlah secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik, dan pendataan pun semestinya dilakukan secara tertutup juga,” tuturnya dalam pesan singkatnya,” Bandung, Jumat 14 Februari 2020.
TB Hasanuddin mengaku tak habis pikir dengan keputusan KSP yang mempublikasikan soal pembentukan tim ini kepada publik. Sebab, apabila dilakukan secara terang-terangan tentunya kombatan ISIS pasti akan bersembunyi dan menghindar lantaran tak akan bisa masuk lagi ke Indonesia. “Hemat saya kurang pas bila dipublikasikan. Lebih baik dilakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelijen,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berwacana akan mengirim tim untuk memonitor langsung 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang ada di beberapa negara seperti Suriah dan Turki.
Rencananya, tim ini akan melakukan identifikasi dan juga pemetaan terhadap 689 WNI eks ISIS tersebut. Selain itu, tim ini pun akan melakukan pendataan dilakukan untuk memverifikasi jumlah WNI kombatan ISIS yang tersebar di beberapa negara. Verifikasi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dalam rangka mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia.
Dari jumlah 689 anak-anak , ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik. Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi titik 'perembesan', kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari imigrasi, dan seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi. []
