Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang tidak lagi menggunakan SARA dan fitnah.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi menanggapi hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.
"Perlu saya ingatkan sekali lagi dukung harus konteks sehat, , masyarakat bisa menguji ide, gagasan, program yang disampaikan atau yang telah dilaksanakan," kata Presiden Joko Widodo setelah menghadiri acara pembekalan calon anggota DPR RI Partai Perindo Pemilu 2019 di Jakarta Concert Hall iNews Center, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (17/9). Presiden Jokowi mempersilakan kelompok masyarakat manapun untuk mendukung pasangan calon pilihannya di Indonesia sebagai negara demokrasi.
Ia meyakini sampai saat ini tetap ada kelompok lain yang juga memberikan dukungan kepada Kiai Ma'ruf Amin sebagai ulama besar dan Ketua MUI sebagai fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi.Menurut presiden dukung-mendukung dalam sebuah kehidupan berdemokrasi merupakan sesuatu yang tidak dilarang tetapi harus dilakukan dalam konteks yang sehat dan fair.
"Perlu saya ingatkan sekali lagi dukung harus konteks sehat, fair, masyarakat bisa menguji ide, gagasan, program yang disampaikan atau yang telah dilaksanakan," kata Presiden Joko Widodo setelah menghadiri acara pembekalan calon anggota DPR RI Partai Perindo Pemilu 2019 di Jakarta Concert Hall INews Center, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (17/9), mengutip Antara.
Presiden menganggap hasil ijtima ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai sesuatu yang tidak dilarang di negara demokrasi.
Presiden Jokowi mempersilakan kelompok masyarakat manapun untuk mendukung pasangan calon pilihannya di Indonesia sebagai negara demokrasi.
"Indonesia negara demokrasi, sering saya sampaikan ada satu kelompok pendukung Pak Prabowo, kelompok lain dukung saya dan Kiai Ma'ruf ini demokrasi silakan, enggak dilarang di negara demokrasi," ujarnya.
Ia meyakini sampai saat ini tetap ada kelompok lain yang juga memberikan dukungan kepada Kiai Ma'ruf Amin sebagai ulama besar dan Ketua MUI sebagai fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi.
Ia berpendapat bahwa Pemilu merupakan kontestasi gagasan hasil kerja, prestasi, dan rekam jejak. []
