TAGAR.id, Jakarta - Ketua umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa ongkos politik untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.
"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Kendati begitu, menurutnya hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya juga.
Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," ucap Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebab, katanya, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit. "Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ujarnya.
Sebelumnya, 38 ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Mereka menegaskan akan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto.
Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, seluruh Ketua DPD Provinsi Partai Golkar akan menggelar pertemuan dengan Airlangga di Bali.
Nantinya, dalam pertemuan tersebut, sebanyak 38 Ketua DPD dari masing-masing provinsi akan berkomitmen pada keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas.
“Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli, saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Ahad (30/7/2023), dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 31 Juli 2023.
Doli mengatakan, pertemuan 38 DPD Golkar Provinsi dengan Airlangga merupakan inisiatif dari para Ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di Munas Golkar.
“Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya,” tegas Doli. []