Jakarta - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah memberi arahan pendukungnya agar tak lagi menggelar aksi massa kawal sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin menyatakan akan menggelar aksi.
Puncak dari aksi tersebut pada hari Jumat, 28 Juni 2019. Pihak MK akan membacakan hasil putusan sidang pada hari itu.
“Untuk yang akan digelar setiap hari itu tanggal 25 Juni, 26 Juni, 27 Juni dan 28 Juni. Terakhir 28 Juni (pembacaan putusan MK). Agendanya adalah salat Jumat akbar di Patung Kuda, Monas,” ujar Novel Bamukmin kepada Tagar, Selasa, 18 Juni 2019.
Selain PA 212, yang akan hadir di sana adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Front Pembela Islam (FPI), ormas keagamaan serta elemen masyarakat lainnya. Menurut Novel, massa yang akan bergabung dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dia memperkirakan sekitar seratus ribuan, atau bahkan, mungkin sekitar satu juta orang akan bergabung dalam gerakan bela agama itu.
Saat turun ke MK, kami tidak lagi mengambil langkah politik karena gerakan kami adalah bela agama.
Dia menegaskan bahwa aksi yang digelar di sekitar MK itu tanpa unsur politik apapun, melainkan murni membela agama sampai keadilan bisa ditegakkan.
"Biasanya kami mengambil langkah politik. Saat turun ke MK, kami tidak lagi mengambil langkah politik karena gerakan kami adalah bela agama. (Hal itu) agar keadilan bisa ditegakan dan tidak melibatkan partai atau tokoh politik, sebagaimana gerakan kami aksi bela islam 141, 411, 212, (yang) tanpa urusan politik," kata Novel Bamukmin
Jangan Intervensi Hakim MK
Turunnya massa PA 212 dan sejumlah ormas keagamaan lainnya, lantaran mereka yakin kalau kubu 02 bisa memenangkan perkara PHPU di MK. Novel menilai, fakta-fakta dan bukti-bukti kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang ia simak dalam persidangan, menguatkan keyakinannya bahwa kubu 02 dapat menang dalam sidang putusan tanggal 28 mendatang.
"Kita melihat ada sembilan hakim MK yang mudah-mudahan data [kecurangan] ini bisa memberikan mereka keyakinan penuh, untuk bisa mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf yang memang sudah terbukti melakukan kecurangan. Tinggal mau diterima atau tidak bukti kecurangan-kecurangan ini oleh MK," tandasnya.
Sebagai salah satu tim advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Novel hanya ingin agar hakim MK tidak diintervensi oleh pihak mana pun.
Alasan Prabowo Tidak Muncul pada Sidang MK
Secara terpisah, Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa Prabowo Subianto sejauh ini belum ada agenda untuk menghadiri sidang putusan PHPU di MK, 28 Juni mendatang. Kepada Tagar, Dahnil menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa Prabowo tidak akan datang.
"Jadi sama sekali belum ada rencana (Prabowo) untuk hadir di MK pada tanggal 28 Juni. Pertimbangannya, pertama, Pak Prabowo sudah sejak awal memutuskan menyerahkan kepada kuasa hukum. Kedua, beliau menghindari ada akumulasi massa, apabila beliau hadir di MK," ujar Dahnil dikonfirmasi, Jumat, 21 Juni 2019.
Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengakui tak dapat mengintervensi rencana PA 212 yang akan menggelar aksi massal di MK, hingga tanggal 28 Juni mendatang. Namun, pihaknya mengimbau kepada seluruh pendukung 02 untuk tidak berunjuk rasa dan menyerahkan proses hukum kepada MK.
Andre mengatakan BPN tetap berpatokan pada imbauan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno agar seluruh pendukung tidak berunjuk rasa menyambangi MK. Soal sikap PA 212 yang bersikukuh berunjuk rasa, meski BPN tidak setuju, namun akan tetap menghargai langkah tersebut. []
Baca juga:
