Taiwan Sahkan UU Anti Inflitrasi untuk Lawan China

Legislatif Taiwan mengesahkan RUU Anti Inflitrasi untuk melawan pengaruh China.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendengarkan para agen berbicara selama upacara wisuda untuk para agen Biro Investigasi di Taipei Taiwan pada 26 Desember 2019. (Foto: Reuters|Ann Wang)

Jakarta - Legislatif Taiwan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Inflitrasi untuk melawan pengaruh dominasi China. RUU tersebut lolos hanya dalam jangka waktu dua pekan sebelum Taiwan menggelar pemilu. "Kami mengesahkan RUU itu untuk mencegah China, yang merupakan satu-satunya ancaman Taiwan, dari menggunakan kekuatan tajam untuk mencemari, memanipulasi atau menyabot aktivitas demokrasi kami," kata anggota parlemen Partai Demokratik Progresif (DPP) Wang Ting-yu, seperti dilansir dari AFP, Selasa, 31 Desember 2019.

RUU yang didorong DPP (partai pengusung Presiden Tsai Ing-wen) ini mula-mula mendapat tentangan dari Koumintang (KMT). Sementara itu, puluhan aktivis pro-China memprotes keputusan tersebut dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Tsai Ing-wen" dan "Teror (DPP)".

Sanksi Bagi Pelanggar

Dengan UU ini, nantinya China akan dianggap ilegal jika masih ikut campur soal kampanye, sumbangan politik maupun penyebaran informasi sesat terkait pemilu. Ancamannya bagi pelanggar, akan diganjar dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga 332 ribu dolar AS.

Diketahui, Tsai Ing-Wen ingin kembali maju untuk periode kedua. Dia bertarung melawan Han Kuo-yu dari KMT, yang mendukung hubungan lebih dekat dengan Beijing. Pemilu yang digelar pada 11 Januari 2020 akan menjadi tonggak perjuangan kebebasan Taiwan.

Di Taiwan, UU ini menjadi pembicaraan publik karena selama masa kampanye, pihak yang mendukung hubungan dengan China mendominasi kampanye. Karena itu, UU ini hadir untuk menyingkirkan infiltrasi China dari setiap urusan Taiwan.

Tsai Ing-Wen dianggap pembangkang

China kembali menekan Taiwan karena sejak DPP berkuasa pada 2016 selalu mendengungkan wacana kemerdekaan. Tsai merupakan pemimpin Taiwan yang sangat pro-kemerdekaan dari China.

Taiwan di bawah pemerintahan Tsai Ing-Wen dianggap sebagai pembangkang yang ingin memisahkan diri dari negeri Tirai Bambu itu. Berdasarkan sejarah, Taiwan mendeklarasikan diri menjadi negara berdaulat sejak berakhirnya perang saudara pada 1949. Namun, China masih memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan akan tetap merebutnya kembali. []

Baca Juga: 

Berita terkait
Presiden Taiwan: Jangan Percaya Komunis
Demontrasi anti pemerintah yang telah berlangsung lebih dari enam buan menjadi pusat perhatian Taiwan menjelang pemilihan presiden.
Jembatan Taiwan Ambruk, Menlu Pastikan 3 WNI Meninggal
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan tiga WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) meninggal dalam insiden ambruknya jembatan Taiwan.
Tujuh WNI Jadi Korban Akibat Jembatan Ambruk di Taiwan
Tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) menjadi korban runtuhnya jembatan di Kota Nanfangao, Yilan, Taiwan.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.