Pematangsiantar - Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendukung ditundanya pembukaan sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, pada 28 Mei 2020 lalu.
Pemerintah menetapkan tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka.
Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua.
“Kita tak bisa serta-merta mengatakan buka atau tidak. Boleh atau tidaknya buka sekolah menunggu gugus tugas. Tahapannya agak ketat. Mekanismenya menunggu pengumuman dari Pak Menteri dari minggu depan,” katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 2 Juni 2020.
Dia menegaskan, dalam situasi pandemi Covid-19 yang terpenting adalah bagaimana menjaga keselamatan siswa. Wabah Covid-19 mengharuskan siswa belajar melalui sistem daring.
“Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu,” ujarnya.
Hetifah beranggapan, saat ini pemerintah seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh.
“Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya dilakukan jarak jauh. Evaluasi yang ada dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tahun ajaran kemarin sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini,” kata dia.
Dia menegaskan, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas PJJ. Termasuk memperbaiki kualitas internet, agar siswa tidak mengalami kendala ketika melaksanakan PJJ.
“Salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah 3T. Juga peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kedepan sebaiknya kebijakan diarahkan kesana, dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka,” ucapnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar bidang kesejahteraan rakyat ini menyatakan pihaknya memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan PJJ.
“Untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat sulit sekali melaksanakan PJJ, mungkin memang harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Namun demikian, ini merupakan opsi terakhir,” kata dia.
Dia menambahkan jikalau sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi.
“Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus Covid. Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko,” ucap Hetifah. []
