Untuk Indonesia

Surat Kepada Presiden: Duka Selat Sunda

'Ini kegagalan BMKG untuk kedua kalinya pasca tsunami Palu.' - Surat Dosen UGM untuk Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo mengunjungi Hotel Mutiara Carita yang rusak akibat tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (24/12/2018). Presiden meninjau lokasi terdampak tsunami, menemui korban luka serta pengungsi di Kecamatan Labuan. (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Oleh: Bagas Pujilaksono Widyakanigara*

Kepada Yth Presiden Republik Indonesia

Dengan hormat,

Pertama, saya mengucapkan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak, korban luka-luka dan orang hilang. Semoga keluarga yang ditinggal tabah, yang luka-luka lekas sembuh dan yang hilang bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Aamiin.

Bukan bermaksud menyalahkan siapa pun. Namun, kasus Selat Sunda, jelas ini adalah bentuk kegagalan BMKG dalam memberikan early warning kepada rakyat, sehingga harus jatuh banyak korban. Hal ini tidak harus terjadi,  jika kinerja BMKG sesuai tupoksinya. Ini kegagalan BMKG untuk kedua kalinya pasca tsunami Palu.

Pernyataan-pernyataan pimpinan BMKG, terutama kepalanya, sifatnya blunder, ragu-ragu, asal bunyi, dan tidak konsisten. Jelas semua itu gambaran riil atas ketidakmampuan mereka memahami masalahnya dan sama sekali tidak ada tanggung jawab profesi ke rakyat sebagai pejabat publik.

Pimpinan-pimpinan BMKG justru malah sibuk ngoceh di TV pasca bencana bak aktor/aktris sinetron dan ocehannya hanya menimbulkan blunder.  Untuk apa?  Bukannya sudah gagal total?

Kinerja pimpinan BMKG yang seperti ini jelas akan menjatuhkan wibawa pemerintah, dan menimbulkan distrust di masyarakat. Lebih-lebih ini tahun politik, statement-statement blunder dari BMKG berpontensi digoreng oleh politisi-politisi Kambing Congek untuk mengacau rakyat dengan menyebar hoaks yang sangat biadab.

Rombak pimpinan BMKG dari pucuk hingga ekor, agar ke depan kinerja BMKG lebih bermutu, utamanya dalam memberikan pelayanan peringatan dini ke masyarakat.

Pada awal pemilu tahun 2014, Bapak Presiden pernah berjanji untuk memasang orang-orang jagoan di bidangnya atau istilah populisnya kaum profesional. Sudah saatnya kinerja pejabat publik tersebut dievaluasi. Dan Bapak Presiden juga pernah berjanji melarang pejabat negara untuk rangkap jabatan. Aturan ini sangat baik dan harus diberlakukan secara nyata.

Terima kasih

Yogyakarta, 24 Desember 2018

Hormat saya,

*Bagas Pujilaksono Widyakanigara Dosen Fakultas Teknik,  Sekolah Pascasarjana UGM

Berita terkait
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.