Jakarta, (Tagar 11/10/2018) - Sebuah Surat Keputusan (SK) pemberhentian atau penonaktifan sementara akhirnya dilayangkan terhadap Nelty Khairiyah seorang pengajar di SMAN 87 Jakarta. Dirinya, diduga telah mendoktrin siswanya untuk anti Presiden Joko Widodo atau menyalahkan Jokowi, saat pemutaran video korban bencana Palu-Donggala.

Pihak sekolah tahu, dugaan kasus pada guru agama tersebut tidak baik untuk psikis guru dan siswa-siswinya. Maka keputusan penonaktifan sementara dilakukan sembari menunggu lanjutan pemeriksaan.

"Karena secara psikis tidak bagus buat anak, juga dia sebagai guru tidak siap. Jadi, saya nonaktifkan untuk sementara waktu," Kepala Sekolah SMAN 87 Jakarta, Patra Patiah seperti dikutip merdeka.com, Rabu (11/10).

Namun, pihak sekolah, menurutnya tak akan sembrono mengambil langkah pemecatan untuk gurunya tersebut karena bukan wewenangnya. Ia hanya akan mendidaklanjuti dengan menyampaikan kepada yang lebih berwenang yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kita negara hukum, yang penting dia salah di sini, harus ini, silakan, tapi bukan wewenang saya. Karena sanksinya itu pemotongan gaji, penurunan pangkat, tidak kepala sekolah yang menurunkan pangkat," terangnya.

Uraian Kasus

Chat JokowiIsi chat laporan orangtua siswa yang beredar di media sosial. (Foto: Facebook/ Emak-emak Cyber Army)

Bermula dari rangkaian pesan ramai beredar di media sosial, soal guru yang menyalahkan pemerintahan Jokowi atas bencana alam yang terjadi di Palu-Sigi-Dongala.

Kemudian, pesan singkat itu pun rupanya merupakan laporan pesan singkat misterius, Kamis (4/10) pada Kepala Sekolah SMAN 87 Jakarta. Isinya berupa pengaduan tentang penyimpangan guru saat proses belajar.

"SMS pertama cukup panjang yang intinya adalah pengaduan bahwa ada salah satu dari guru kami yang dalam proses pembelajaran menyimpang," kata Patra di SMAN 87 Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (10/10) dilansir dari kompas.com.

Sebagai tindak lanjut, ia memutuskan membentuk tim ivestigasi. Bersama timnya ia mengumpulkan data yang diperlukan seperti sampel video ketika guru yang bersangkutan mengajar, juga keterangan para siswa.

Kemudian, ia pun meminta keterangan dari guru yang bersangkutan ditemani wakilnya dan kepala tata usaha SMAN 87 Jakarta. "Dia bilang, 'Saya bersifat netral, Bu, saya mengajar sesuai pembelajaran'. Tapi tetap saja yang namanya ada asap pasti ada api, saya bilang," bebernya.

Meskipun melakukan penyangkalan, Patra tetap menegaskan soal Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni PNS harus bersikap netral.

"Jadi saya sampaikan bahwa 'Ibu salah dalam hal ini', dan beliau menerima, meminta maaf kepada saya, kemudian menyatakan tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya," ujarnya.

Ditegur Lalu Minta Maaf
Nelty sudah mendapat teguran, namun ia tak berani menyatakan permintaan maaf ke publik. Melalui sebuah surat bermaterai, ia menyampaikan lima poin kronologi versinya dan permintaan maaf.

1. Paska gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah saya melakukan refleksi pembelajaran di masjid dengan menggunakan media video tentang bencana gempa dan tsunami.

2. Selama dan setelah pemutaran video saya memberikan penjelasan/komentar tentang isi video. Ada kemungkinan saya salah ucap atau siswa salah mempersepsikan kalimat-kalimat penjelasan saya.

3. Sehubungan dengan itu, sebagai manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah, dengan hati yang tulus saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dengan kejadian ini, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang terbawa-bawa dalam masalah ini, dan juga kepada teman-teman wartawan. Saya berjanji akan lebih berhati-hati di masa yang akan datang, agar ucapan dan tindakan saya tidak menyinggung siapa pun.

4. Saya mohon kepada teman-teman wartawan untuk menyebarluaskan permohonan maaf saya ini melalui media.

5. Saya juga mohon maaf kepada keluarga besar SMA Negeri 87 Jakarta yang merasa dirugikan atas kejadian ini, karena kejadian ini seharusnya tidak menyangkut institusi SMA Negeri 87 Jakarta.

Tetap Ditindak

Teguran sudah dilakukan, permintaan maaf pun sudah dilayangkan. Akan tetapi, tetap saja, Nelty harus menelan kenyataan untuk diperiksa lebih lanjut mengenai dugaan kasus yang menimpanya. Pihak sekolah memyerahkan hasil pemeriksaan yang dituang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Bawaslu DKI Jakarta pun melakukan investigasi terhadap Nelty dan lagi-lagi, Nelty membantah telah melakukan doktrin terhadap siswanya.

"Menurut guru agama itu, selama dia belajar mengajar, tidak ada yang mengganjal menurut mereka," ujar Anggota Bawaslu DKI Muhammad Jufri kepada wartawan, Rabu (10/10).

Penelusuran Bawaslu DKI Jakarta itu pun dilanjutkan dengan menelusuri biang kasus, yakni menelusuri nomor telepon yang dipakai untuk mengadu pada Kepala Sekolah SMAN 87 Jakarta.

"Kami sementara itu mau menelusuri nomor telepon itu, karena nomor telepon yang SMS ke kepala sekolah itu ditelepon ulang, tapi sudah nggak aktif nomor itu. Jadi, kami sudah mendapatkan nomor telepon itu, siapa sebenarnya pemilik nomor telepon itu yang memberikan informasi kepada gurunya, karena anak yang didoktrin itu tidak tahu juga siapa siswa yang didoktrin itu," jelas dia.

Guru Harus Jaga Lisan

Sementara itu, Ketua Umum PP Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) Nabil Haroen menjelaskan, untuk menjadi perhatian ke depannya, jika memang terbukti melakukan doktrin, guru seharusnya lebih berhati-hati dalam berucap. Sudah seharusnya, guru dapat memberikan contoh yang lebih baik, terlebih guru agama.

"Guru, kalau dalam istilah Jawa artinya digugu dan ditiru artinya didengarkan dan diikuti apa yang disampaikan olehnya. Sebagai figur panutan, tentunya seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik dan menjaga lisannya, terlebih seorang guru agama," tuturnya kepada Tagar News, Rabu (11/10).

Presiden JokowiPresiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa dan tsunami di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). Presiden kembali mengunjungi Palu untuk memastikan perkembangan pencarian korban dan penanganan korban luka, distribusi logistik, perbaikan jaringan listrik serta penyaluran bahan bakar minyak. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
Dalam keadaan berduka di tengah berbagai bencana yang sedang melanda di berbagai wilayah Indonesia, tidak tepat jika memang terbukti seorang guru menyalahkan orang lain, apalagi pemerintah. Pasalnya, seperti yang diketahui, pemerintah sudah memberikan bantuan maksimal untuk apa yang terjadi di Palu.

"Dalam bencana seperti ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita berpangku tangan menolong mereka, para korban. Bukan malah mencaci sana-sini, menyalahkan ini dan itu. Terlebih menyalahkan pemerintah yang jelas-jelas telah dan masih bekerja keras di Palu. Di zaman seperti ini, kita semua harus pandai menjaga lisan kita. Terlebih buat para guru jika mereka masih ingin digugu dan ditiru," tandasnya. []