Tidak ada nama Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka dalam struktur kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029. Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Kamis, 7 November 2024 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Meskipun banyak kader internal dan masyarakat yang mendorong agar mantan presiden dan putranya tersebut bergabung, Bahlil menegaskan bahwa nama Jokowi dan Gibran tidak masuk dalam struktur kepengurusan.
Sebelum pengumuman resmi, beredar kabar bahwa Jokowi dan Gibran akan masuk sebagai kader dan kepengurusan Partai Golkar. Namun, dari sekitar 150-an nama yang terdaftar dalam struktur kepengurusan lengkap DPP Golkar, tidak ada nama Jokowi maupun Gibran.
"Kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan. Baik dalam dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur. Termasuk Mas Wakil Presiden Gibran (tidak masuk)," kata Bahlil.
Bahlil mengakui bahwa aspirasi untuk memasukkan Jokowi dan Gibran ke dalam kepengurusan Partai Golkar bukanlah hal baru. Sebelum Munas Golkar 2024, yang menjadikan Bahlil sebagai ketua umum, sudah banyak desas-desus tentang kemungkinan bergabungnya Jokowi dan Gibran.
Bahkan, aspirasi internal dari partai pun meminta agar Jokowi dan Gibran bisa masuk ke Golkar. "Kalau aspirasi banyak. Aspirasi banyak," ujar Bahlil.
Namun, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar memandang Jokowi sebagai tokoh bangsa dan Gibran sebagai wakil presiden yang masih menjabat. Oleh karena itu, tidak semua aspirasi tersebut dapat diwujudkan.
"Bapak Presiden Jokowi ini, kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ke-7 ini, pasti juga punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak juga semua aspirasi bisa kita terima. Dan kita sangat menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa," ujar Bahlil.
Struktur kepengurusan baru Partai Golkar periode 2024-2029 ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperkuat posisi partai di kancah politik nasional. Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap fokus pada program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.