Strategi Kementerian ATR/BPN dalam Pengembangan Pawonsari

Pembangunan wilayah Jawa Bagian Selatan menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan berikut strategi Kementerian ATR/BPN dalam pengembangannya.
Direktur Landreform Sudaryanto.(Foto: Tagar/Dok Kementerian ATR/BPN)

Jakarta – Pembangunan wilayah Jawa Bagian Selatan menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Namun, untuk membangun wilayah tersebut tentunya tidak semudah membangun wilayah Jawa Bagian Utara. Alasan utamanya adalah kondisi geografis yang sangat berbeda antara Jawa Bagian Utara dengan Jawa Bagian Selatan.

Pendekatan geografis akhirnya dilakukan dengan melihat kondisi tersebut. Melalui gagasan Pawonsari, Kementerian ATR/BPN terus melakukan pengumpulan data-data guna menelisik potensi pengembangan Pawonsari. 


Hipotesis kami pengembangan Pawonsari akan dilakukan pada bidang pariwisata hal ini dikarenakan dengan kondisi wilayah geografis yang sangat identik dengan pegunungan karet serta pantai.


Kegiatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Landreform. Selain itu, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah melakukan rapat koordinasi. 

Langkah berikutnya, Kementerian ATR/BPN telah membentuk tiga Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam gabungan satuan tugas, yang terdiri dari Tim Pokja Koordinasi di Pusat, Tim Pokja Koordinasi di Daerah serta Tim Pokja Penyusunan Roadmap. 

“Tim Satgas diberikan waktu satu sampai dua bulan untuk bekerja, setelah itu kita dapat menentukan kebijakan ke depan mengenai Pawonsari,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, melalaui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, 31 Juli 2021. 

"Untuk Tim Pokja Pusat bertugas untuk mengoordinasikan segala kebutuhan pengembangan Pawonsari di antara Kementerian dan Lembaga di Pusat yang diketuai oleh Direktur Landreform. Tim Pokja Koordinasi di Daerah yang bertugas untuk mengomunikasikan kebutuhan pengembangan Pawonsari di antara tiga provinsi dan tiga kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) D.I. Yogyakarta," kata Direktur Landreform Sudaryanto.

Ia juga mengatakan untuk Tim Pokja Penyusunan Roadmap dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN) bertugas untuk menyusun roadmap yang akan digunakan sebagai panduan bagi seluruh tim mengenai pengembangan yang sesuai dilaksanakan untuk Pawonsari ke depan.

Pokja yang dibentuk bertujuan untuk mengumpulkan data-data guna menyusun roadmap pembangunan Pawonsari. Direktur Landreform menyampaikan bahwa data-data spasial dan tematik untuk Kabupaten Gunung Kidul akan dapat rampung pada akhir bulan Agustus 2021.

Sedangkan untuk mengumpulkan data-data spasial dan tematik Kabupaten Pacitan telah dilakukan rapat koordinasi guna memastikan potensi dan permasalahan yang akan dibawa dalam pengembangan Pawonsari.

“Hipotesis kami pengembangan Pawonsari akan dilakukan pada bidang pariwisata. Hal ini dikarenakan dengan kondisi wilayah geografis yang sangat identik dengan pegunungan karet serta pantai,” ucapnya. 

"Walaupun masih dalam tahap pengkajian, Direktur Landreform mengharapkan bahwa kegiatan pengembangan Jawa Bagian Selatan dapat memperbaiki kondisi hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. “Harapan besar kami tiga wilayah ini suatu saat dapat menjadi Kawasan Khusus Ekonomi Pawonsari,” ujar Sudaryanto. []

Berita terkait
Wakil Menteri ATR/BPN: Utamakan Pemetaan Kontekstual Papua
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah fokus menggarap percepatan kesejahteraan di tanah Papua.
Kementerian ATR/BPN Pastikan Hak Atas Tanah di Indonesia
Kementerian ATR/BPN memastikan hak atas tanah di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil. Berikut penjelasannya.
Mengenal Peran PPNS Penataan Ruang di Kementerian ATR/BPN
Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang tak berwenang untuk menangkap dan untuk melakukan hal tersebut perlu dukungan polri.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)