Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan hingga kini pemerintah masih terus berupaya menjamin kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial (bansos). Selain itu, Jokowi beserta jajaran menterinya terus mengontrol pelbagai sektor terutama di bidang ekonomi, dan terus berupaya menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu disampaikan Jokowi dalam 'peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2020' melalui video conference, Senin, 15 Juni 2020.
Para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari.
"Di bidang sosial, ekonomi, kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus harus mampu bertahan," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
Baca juga: Viktor Sirait: Pembantu Jokowi, Gunakan Prinsip Kehati-hatian
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan di masa serba sulit seperti ini pemerintah terus mengupayakan agar tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja dari berbagai perusahaan kepada pekerjanya.
Jokowi mengaku tak ingin semakin banyak masyarakat yang menjadi pengangguran akibat dari adanya pagebluk Covid-19 yang melanda Tanah Air.
"Para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Selain itu Jokowi memastikan pemerintah terus berjuang menghadapi darurat kesehatan melawan pandemi Covid-19. Hal ini harus dilakukan agar Indonesia tidak sampai masuk ke jurang resesi. Menurutnya, RI merupakan satu dari 215 negara yang sedang berjuang menyelamatkan masyarakatnya dari dampak virus corona.
"Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman virus. Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat," kata Jokowi.
Dampak pandemi Covid-19 merata dirasakan masyarakat berbagai daerah. Seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik memberikan dampak bagi pekerja. Alasannya, terjadi penambahan angka PHK dan dirumahkannya sejumlah pekerja.
Baca juga: Perjuangan Jokowi Agar RI Tak Masuk Jurang Resesi
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengungkapkan secara keseluruhan di Jawa Timur, tercatat ada penambahan pekerja terkena PHK sebesar 5.348 orang selama satu pekan terakhir. Sementara untuk wilayah Surabaya Raya, Disnakertrans Jawa Timur mencatat ada 12 orang terkena PHK.
"Jumlah 5.348 karyawan di-PHK ini termasuk 12 pekerja di Surabaya Raya selama sepekan (penerapan) PSBB," ujar Himawan saat dikonfirmasi Tagar melalui sambungan telepon, Rabu, 6 Mei 2020.
Pada Hari Buruh 1 May lalu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa suara buruh pada peringatan Hari Buruh Nasional atau May Day 2020 menentang PHK di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Buruh juga menyuarakan agar tidak ada atau setop PHK di masa pandemi corona ini. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK," kata Said lewat keterangannya, Jumat, 1 May 2020. []
