Medan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan pemalsuan dokumen atas nama tersangka JR Saragih, yang juga Bupati Simalungun saat ini.
JR Saragih sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka saat proses mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumut dalam Pilkada 2018 lalu. Dia diduga menggunakan dokumen palsu sehingga dinyatakan tidak lolos sebagai calon.
Kepada Polda Sumut, Inspektur Jenderal Martuani Sormin membenarkan adanya penerbitan SP3 atas kasus yang menjerat JR Saragih.
Saya tidak begitu paham dengan kasus ini, karena kasusnya di tahun 2018
"Terima kasih, menurut laporan dari Direktur Reserse Kriminal Umum, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, kasus tersebut sudah di-SP3," ungkap Martuani kepada Tagar, Senin, 21 September 2020.
Namun, jenderal bintang dua ini menyebut tidak begitu memahami kasus yang membuat JR Saragih sebagai tersangka. Dia juga menyebut tidak mengetahui mengapa kasus itu di-SP3.
"Saya tidak begitu paham dengan kasus ini, karena kasusnya di tahun 2018 dan saya menjabat sebagai Kapolda Sumut Desember 2019," terangnya.
Sebagaimana diketahui, JR Saragih menjadi tersangka terkait dugaan pemalsuan legalisasi ijazah miliknya. JR Saragih diduga melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 184 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Karena JR Saragih menjadi tersangka, akhirnya dia tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Sumut dan akhirnya hanya diikuti dua pasangan calon, yaitu Edy Rahmayadi bersama Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat bersama Sihar Sirorus.[] PEN
