Stafsus Milenial Dinilai Gagal Terjemahkan Perintah Jokowi

Ferdinand Hutahaean menilai Staf Khusus (Stafsus) Milenial di Kabinet Indonesia Maju telah gagal menerjemahkan perintah dari Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang staf khusus di Istana Negara. (foto: Bisnis/Amanda Kusumawardhani).

Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai Staf Khusus (Stafsus) Milenial di Kabinet Indonesia Maju telah gagal menerjemahkan perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ferdinand mengatakan, kepedulian para stafsus milenial kepada negara terbilang nol, bahkan bisa dikatakan minus. Pasalnya, sejak dilantik oleh Presiden Jokowi, orang-orang itu tidak pernah terlihat.

Jadi memang menurut saya staf khusus ini harus dievaluasi, daripada harus menjadikan ini jabatan yang gaya-gayaan, yang tidak menghasilkan apa-apa tetapi mengambil gaji dari APBN

"Kepedulian para staf khusus milenial ini terhadap kondisi bangsa saya lihat nol, bahkan minus. Karena semestinya mereka doing something melakukan sesuatu. Setidaknya mereka membantu pemerintah berbicara kepada publik menjelaskan situasi, kondisi," kata Ferdinand dihubungi Tagar, Senin, 2 November 2020.

Dia juga menyinggung keberadaan stafsus milenial saat adanya demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Termasuk kemarin tentang UU Cipta Kerja yang begitu ramai. Di mana stafsus-stafsus ini berada. Sembunyi di mana mereka, mengapa tidak membantu pemerintah sedikit saja untuk mengkomunikasikan terkait UU ini supaya hoaks tidak justru merajai dan menguasai dunia di tengah masyarakat," ujarnya.

Mantan politisi Partai Demokrat ini menerangkan, jabatan stafsus merupakan jabatan yang sangat bergengsi. Sebab, tugas dan tanggung jawab langsung berhubungan kepada Presiden Jokowi.

Lantas, dengan demikian ia mempertanyakan apakah presiden tidak memerintahkan para stafsus atau memang perintah Jokowi tidak dijalankan.

"Perlu juga sebetulnya kita pertanyakan, apakah presiden tidak pernah menugaskan mereka, atau staf khusus ini yang gagal menerjemahkan perintah dan keinginan presiden, atau bahkan gagal memahami apa yang seharusnya mereka lakukan," kata dia.

Namun, Ferdinand berkeyakinan bahwa para stafsus sendirilah yang gagal memahami fungsi mereka di pemerintahan.

"Tapi menurut saya, mereka ini yang gagal memahami fungsinya sebagai staf khusus. Harusnya mereka bisa aktif, berinisiatif tanpa harus diperintahkan, dan tanpa harus disuruh," ucapnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi seluruh stafsus milenial tersebut. Bahkan, ia menyarankan supaya staf khusus milenial ini dibubarkan.

"Jadi memang menurut saya staf khusus ini harus dievaluasi, daripada harus menjadikan ini jabatan yang gaya-gayaan, yang tidak menghasilkan apa-apa tetapi mengambil gaji dari APBN. Ini sangat merugikan bagi kita semua," katanya.

"Ya lebih baik dihapus jika memang tak memberi kontribusi jelas. Atau mungkin ditempatkan di bawah Setneg dengan tugas-tugas khusus yang jelas," ucap Ferdinand menambahkan.[]

Berita terkait
Tak Terlihat Bantu Jokowi, Stafsus Milenial Harus Dievaluasi
Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi seluruh Staf Khusus (Stafsus) Milenial di Kabinet Indonesia Maju.
Publik Anggap Stafsus Milenial Antara Ada dan Tiada
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan publik tidak menganggap dan merasakan keberadaan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Jokowi.
Pengamat: Stafsus Milenial Bikin Malu Kaum Milenial
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai kinerja para Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecewakan.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.