Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) bakal menempuh jalur hukum terkait aksi unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh.
Sebelumnya, demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan buruh berdemo di depan gedung DPRD DIY pada 8 Oktober 2020. Demonstrasi mengakibatkan rusaknya fasilitas umum hingga pembakaran sebuah rumah makan.
Baca Juga:
Sri Sultan HB X menegaskan bahwa pihaknya pada hari ini akan mengadakan rapat membahas pengrusakan fasilitas umum oleh peserta unjuk rasa. Menurutnya, aksi pengrusakan oleh pengunjuk rasa by design (sudah ada yang mengatur). "Kami akan tuntut pidana karena demo seperti itu bukan kepentingan para buruh," katanya di Kompleks Kepatihan, Jumat, 9 Oktober 2020.
Kami akan tuntut pidana karena demo seperti itu bukan kepentingan para buruh.
Ngarsa Dalem, sapaan akrabnya, menjelaskan, massa yang masih berkumpul di depan gedung DPRD DIY kemarin bukan mahasiswa, pelajar, atau buruh. Namun ada sekelompok orang yang tidak dikenal yang tidak mau pergi dari lokasi. "Tidak diketahui mereka itu siapa dan berlangsung terus sampai sore," ujarnya.
Ia menyesali tindakan anarki yang berujung rusaknya fasilitas umum di Malioboro dan Kotabaru, Yogyakarta. Dengan demikian, hal itu meyakinkannya jika demonstrasi sudah ada yang mendesain.
Baca Juga:
Kala ditanya warga sekitar Malioboro yang melawan para demonstran, katanya, warga geram dengan aksi pengrusakan. "Saya berterima kasih kepada warga yang sudah melakukan perlawanan. Ada warga yang bawa bambu serta tongkat untuk melawan demonstran. Dengan cara seperti itu warga punya keberanian melawan tindakan anarkis," jelasnya.
Ia menyatakan, orang yang berbuat rusuh bukan warga Yogyakarta. "Itu bukan dari Yogyakarta dan bukan penduduk Yogyakarta. Lawan saja mereka tapi harus sepengetahuan aparat kepolisian," imbuhnya. []
