TAGAR.id, Nusa Dua, Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Sri Mulyani bahkan menegaskan bahwa anggaran semacam itu akan lintas pemerintahan terkait target 2045.
“Seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, kita perlu membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif. Komitmen terhadap pendidikan bukan hanya komitmen satu presiden tetapi merupakan komitmen berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam forum Inclusive Lifelong Learning Conference, Bali, Rabu, 5 Juli 2023.
Dalam situasi global yang kian menantang, lanjut Sri Mulyani, terobosan inovasi dalam program pembelajaran sepanjang hayat tetap penting untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. "Karena sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan, kemakmuran, dan martabat negara manapun," ujarnya.
Hal itu terlihat dari alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang tinggi, yakni sekitar Rp 612 triliun atau sekitar USD 40 miliar. “Berinvestasi dalam pendidikan tidak hanya tentang alokasi anggaran dan infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan akses pendidikan untuk semua melalui berbagai modalitas, baik formal, non-formal atau informal.”
Tidak hanya pendidikan, Sri Mulyani menambahkan bahwa digitalisasi, otomasi, dan transisi hijau akan menggeser kebutuhan tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah harus terus mendukung transisi ini dan memperkuat sistem pendidikan. “Pembelajaran sepanjang hayat adalah respon dari terpaan disrupsi terus-menerus yang terjadi lebih cepat dan dalam waktu semakin singkat,” ujarnya.
Komitmen terhadap pendidikan bukan hanya komitmen satu presiden tetapi merupakan komitmen berkelanjutan.
Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda, hampir 70% penduduknya merupakan usia produktif antara 18 hingga 60 tahun. Oleh karena itu, pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, perlu juga memastikan adanya link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
ILLC diselenggarakan pemerintah Indonesia melalui Prakerja bersama UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL). Konferensi ini bertujuan untuk membangun momentum dan memobilisasi pemerintah di seluruh dunia untuk mengimplementasikan Marrakesh Framework for Action (MFA) hasil International Conference on Adult Education ke-7 (CONFINTEA VII) di Maroko tahun lalu.
Ditunjuknya Indonesia sebagai pioner kampanye global #ImALifelongLearner semakin menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam agenda pembelajaran sepanjang hidup. Hal itu sejalan juga dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah diakselerasi melalui Program Kartu Prakerja.
Peran Kementerian Keuangan dalam Program Kartu Prakerja
Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam program Kartu Prakerja di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama Kementerian Keuangan dalam program tersebut:
1. Anggaran dan Pendanaan
Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran dan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan program Kartu Prakerja. Dana yang dialokasikan meliputi biaya pelatihan, insentif bagi peserta, serta pengelolaan program secara keseluruhan.
2. Pengelolaan Keuangan
Kementerian Keuangan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan program Kartu Prakerja. Mereka memastikan dana yang disediakan dialokasikan dengan tepat, dipertanggungjawabkan, dan transparan.
3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga keuangan, seperti bank-bank pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, untuk menyalurkan dana kepada peserta Kartu Prakerja. Mereka juga dapat membantu mengatur sistem pembayaran dan proses administrasi terkait.
4. Evaluasi dan Monitoring
Kementerian Keuangan terlibat dalam evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Mereka melakukan penilaian terhadap efektivitas program, penggunaan dana, serta dampaknya terhadap peningkatan keterampilan dan lapangan kerja bagi peserta.
5. Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan juga berperan dalam menentukan kebijakan fiskal terkait program Kartu Prakerja. Mereka dapat melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan atau kebijakan lainnya yang berhubungan dengan program ini untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. []