Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berusaha untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat. Menurutnya, berbagai upaya akan dilakukan guna menjaga APBN agar tetap sehat meski tertekan akibat pandemi Covid-19.
Dunia usaha mengalami beban yang luar biasa dan masyarakat mengalami beban yang luar biasa.
"APBN mengalami tekanan, tapi Alhamdulillah selama ini APBN kita jaga untuk sehat, sehingga saat kita harus menghadapi Covid-19, kita masuk dalam kondisi sehat," kata Sri Mulyani dalam acara Grand Final The Asset Manager 2020 di Jakarta, Selasa, 24 November 2020, seperti dikutip dari Antara.
Upaya tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan karena APBN sudah bekerja sangat keras dalam membantu meringankan dampak pandemi Covid-19 yang menghampiri masyarakat dan dunia usaha. Dengan begitu, masyarakat dan dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19 bisa bertahan.
Ia memberikan contoh terkait bidang kesehatan yang menjadi penyebab krisis tersebut. APBN berfungsi dalam pengadaan test, tracing, treatment, insentif bagi para tenaga medis, penyediaan APD, obat-obatan, hingga alat ventilator. Selain itu, APBN juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang menghadapi secara langsung pandemi berupa bantuan langsung baik dalam bentuk tunai atau sembako kepada lebih dari 37 juta keluarga.
Kemudian, APBN juga ikut membantu lebih dari 35 juta keluarga dari sisi tagihan pembayaran listrik dengan diskon sebesar 50 persen hingga 100 persen. Adapun lebih dari 20 juta pegawai berpendapatan di bawah Rp 5 juta yang mendapatkan subsidi upah termasuk untuk para guru honorer.
Selanjutnya, APBN juga membantu kegiatan belajar dan mengajar para siswa dan guru yang harus dilakukan secara daring, sehingga disediakan internet gratis bagi lebih dari 50 juta siswa, guru, serta dosen. Berikutnya, APBN juga turut membantu lebih dari 20 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa bantuan produktif hingga relaksasi pembayaran cicilan lantaran penerimanya tidak banyak, sedangkan biaya meningkat akibat adanya pembatasan sosial.
"Dunia usaha mengalami beban yang luar biasa dan masyarakat mengalami beban yang luar biasa, maka APBN dalam hal ini instrumen fiskal memberikan banyak sekali dukungan," ucap Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Sri Mulyani menjelaskan APBN per Oktober 2020 mengalami defisit mencapai Rp 764,9 triliun atau 4,67 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB. Ini lantaran realisasi penerimaan negara per Oktober hanya mencapai RP 1.276,9 triliun, lebih rendah dari realisasi belanja yang mencapai Rp 2.041,8 triliun. []
- Baca Juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Mencapai Rp 764,9 Triliun
- Begini Gambaran Keuangan Negara dalam APBN 2021