Jakarta - Sri Bintang Pamungkas, sedang ramai dibicarakan publik. Aktivis 1998 yang kerap kali mengkritik pemerintah, khusus kebijakan-kebijakan presiden di Indonesia ini dilaporkan Ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) atas pernyataan 'menjatuhan Jokowi' dalam video yang beredar di YouTube.
Ketua PITI Ipong Hembing Putra mengaku keberatan dengan pernyataan Sri Bintang Pamungkas karena mengajak rakyat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada 20 Oktober 2019 nanti.
"Saya anggap itu menghasut dan memprovokasi rakyat Indonesia, maksud dan tujuannya apa. Saya minta kepada Bapak Kapolda Metro dan Kapolri untuk menindak tegas Sri Bintang Pamungkas," ucapnya di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.
Sebenarnya, kasus pelaporan pria kelahiran Tulungagung, 25 Juni 1945 ini bukan terjadi perama kali. Sebab, ia memang berlangganan dilaporkan karena mengkritik atau menyerang pemerintah.
Berikut ini Tagar rangkum rekam jejak Sri Bintang Pamungkas sejak masa pemerintahan Soeharto.
Sri Bintang Pamungkas setelah dibebaskan Presiden Habibie membesuk para napol di LP Cipinang. Sri Bintang sedang orasi di ruang besukan. (Foto: Dok. Petrus Hariyanto)Mulai dari PPP
Jelang pemilihan umum (pemilu) 1993, Sri Bintang Pamungkas mulai terjun ke dunia politik bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi PPP dan menjadi populer di kalangan umat Islam, khususnya para pemilih PPP.
Sebagai wakil rakyat, Sri Bintang Pamungkas vokal dalam menyuarakan pendapatnya. Kritikan terhadap kebijakan Soeharto sampai membuatnya terjungkal dari kursi dewan pada 1994, tapi ditarik kembali pada 27 Februari 1995.
Mendirikan PUDI
Pada zaman Orde Baru, ia mendirikan partai politik (parpol) bernama Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada 29 Mei 1996 yang diikutsertakan pada pemilu 1999. Hanya saja, usahanya mendirikan parpol dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Subversif yang membuatnya ditahan sejak Mei 1997.
Dua tahun kemudian, Bintang dibebaskan melalui amnesti yang diberikan Presiden ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie. Kala itu, Habibie memberikan amnesti kepada seluruh tahanan politik yang diduga terlibat dalam demonstrasi 1998, menuntut Soeharto mundur.
Kritik Megawati
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tak luput dari kritikan Sri Bintang Pamungkas. Pada 24 Januari 2003, dalam Dialog Publik Rekonstruksi Format Kebangsaan Indonesia dalam Perspektif Politik, Sosial, dan Budaya di Hotel Indonesia ia mengatakan pemerintahan yang dipimpin Megawati yang tidak jauh berbeda dengan masa Soeharto, tidak akan bertahan lama.
Menurutnya, Megawati akan dilengserkan rakyat sebelum pemilu 2004. Saat itu, Sri Bintang Pamungkas juga menilai pemilu 2004 tidak akan berlangsung secara adil, karena hingga awal 2004 Undang-Undang Pemilu yang semestinya menjadi rujuan belum juga rampung.
Pemerintahan SBY sama dengan pemerintahan Soeharto
Masa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak lepas dari kritik Sri Bintang Pamungkas. Ketika mencuat isu usulan pencabutan mandat SBY oleh Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) pada 2007, ia mengkritik SBY menjalankan pola pemerintahan yang mirip dengan era Presiden Soeharto dalam acara Topik di SCTV.
Rasialisme di Era Jokowi
Presiden ketujuh Jokowi, kritik yang kerap ia lontarkan berbau rasialisme. Misalnya, menuduh Jokowi merupakan antek Cina pada Agustus 2016 di Kalijodo, Jakarta.
Setahun kemudian, Sri Bintang Pamungkas membuat aksi yakni mendukung gerakan Kebangkitan Pribumi pada saat Car Free Day, Jakarta, 22 Oktober 2017. Ia menganggap dukungan tersebut sebagai momen menghapus citra miskin dan buruk terhadap orang-orang pribumi. Padahal, aksi yang dianggap sarat sikap rasialisme.
Bintang yang sempat ditangkap karena diduga makar pada 2 Desember 2017 lalu tak pernah berhenti mengkritik. Pada pemilu 2019, ia juga mengkritik kemenangan Jokowi-Ma'aruf, menilai kemenangan tersebut diraih secara tidak sah karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. []
