Yogyakarta - Struktur pelaku ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, secara faktual didominasi pelaku ekonomi skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Akibat Covid-19, perekonomian DIY pada semua sektor mengalami kontraksi.
Anggota DPRD DIY Nurcholis Suharman mengatakan, sebelum Covid-19, ekonomi DIY periode 2011-2017 tumbuh rata-rata 5,2% per tahun. Tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan signifikan karena ada proyek proyek pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo. "Sehingga mampu tumbuh 6,6%," katanya di Yogyakarta, Minggu, 26 Juli 2020.
Dia mengatakan, bencana pandemi Covid-19 menjadi perekonomian DIY mengalami shock yang ditandai dengan penurunan tingkat pertumbuhan secara drastis. Sumber pelambatan ekonomi DIY terjadi karena lima hal. Pertama, produksi dan pemasaran produk industri olahan DIY yang mayoritas UMKM menurun drastis. "Bahkan terpaksa merumahkan pekerja," katanya.
Kedua, industri pariwisata dan pendidikan terhenti, sehingga rantai ekonomi pendukung industri pariwisata juga terdampak. Ketiga, daya beli masyarakat menurun. Keempat, belanja pemerintah dan swasta skala besar, seperti proyek YIA sudah tidak ekspansif karena sudah mulai operasional.
Nurcholis mengungkapkan, kegiatan usaha UMKM terganggu pada sisi permintaan maupun penawaran. Sektor yang relatif bertahan dari dampak Covid-19 seperti pertanian, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan. Selain itu, berkurangnya daya beli masyarakat akibat hilangnya pekerjaan atau berkurangnya pendapatan membuat semakin parah krisis yang terjadi dari sisi konsumsi.
Menut dia, dari kondisi di atas dapat ditarik simpulan secara makro, kinerja UMKM DIY sangat rentan, terlihat dari kontraksi/penurunan ekonomi yang tajam pada mayoritas sektor usaha, dimana secara faktual di DIY pelakunya adalah UMKM.
Juga keuangan DIY, di mana begitu DAK dipangkas pemerintah pusat, maka mayoritas pembangunan dari APBD langsung berhenti.
Menurut dia DIY mengalami ketergantungan pada sumber daya daya penggerak ekonomi dari luar. Antara lain dari proyek besar seperti bandara, pariwisata tergantung kehadiran wisatawan luar DIY, industri pendidikan menjadi lemah ketika tidak ada mahasiswa yang datang ke DIY. "Juga keuangan DIY, di mana begitu DAK dipangkas pemerintah pusat, maka mayoritas pembangunan dari APBD langsung berhenti," ungkapnya.
Nurcholis mengatakan, ekonomi DIY selama pandemi sangat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Ketahanan konsumsi ini bersifat sementara sehingga pemulihan ekonomi melalui membangkitkan kembali UMKM, menjadi hal yang mutlak.
Ada beberapa hal dalam keningkatkan kinerja UMKM. Pertama, Peningkatan Daya Beli. Pemda DIY bersinergi dengan pusat dan kabupaten/kota melakukan upaya peningkatan daya beli, seperti melanjutkan bantuan sosial untuk mendongkrak konsumsi.
Kedua, kebijakan stimulus ekonomi. program yang bersifat insentif seperti yang sudah dilakukan melalui “SiBakul” dengan subsidi pada ongkos kirim layak diteruskan agar UMKM tetap tumbuh dan daya beli konsumen meningkat.
Ketiga, penumbuhan digital ekonomi dan inovasi bisnis. Kebijakan ini sejalan dengan program Pemda DIY tentang pengembangan cyber province. Keempat, penerapan protokol Covid-19 secara ketat serta kegiatan ekonomi berbasis UMKM yang dilakukan harus paralel dengan
kebijakan kesehatan. Kedua kebijakan tidak bisa dipisahkan. Contoh, pasar tradisional yang rentan menjadi klaster penularan Covid-19, harusnya menjadi prioritas penanganan agar UMKM perdagangan maupun industri terkait terjamin keberlangsungannya. []
