UNTUK INDONESIA
Soal Wantimpres, Jokowi Tak Perhatikan Muhammadiyah
Muhammadiyah sebut pengangkatan sejumlah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menunjukkan pemerintah berpihak kepada konglomerat.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti. (Foto: muhammadiyah.or.id)

Jakarta - Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini kurang memperhatikan Muhammadiyah. 

Hal itu dikatakannya karena melihat dalam pengangkatan sejumlah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), tidak ada perwakilan dari ormas yang didirikan KH. Ahmad Dahlan ini.

"Persoalannya juga Muhammadiyah tidak konglomerat. Sementara ada kecenderungan negara ini hanya berpihak pada konglomerat," kata Mu'ti dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jumat, 13 Desember 2019.

Menurut dia, jajaran Wantimpres yang dilantik Jokowi semua dari golongan orang kaya. Sehingga, ia berkelakar kepada jemaah agar tidak bermimpi untuk menjadi pejabat jika tidak kaya.

Ada kecenderungan negara ini hanya berpihak pada konglomerat.

"Lihat saja orang yang dilantik jadi Wantimpres tadi itu. Itu kan kulluhum jami'an minal aghniya (semuanya dari kalangan kaya) dan tidak satu pun yang minal fuqara wal masakin (dari kaum fakir dan kaum miskin)," ujarnya.

Diketahui, Jokowi telah melantik sembilan Wantimpres yang akan mendampinginya selama lima tahun ke depan. 

Mantan Menko Polhukam Wiranto diangkat menjadi ketua sekaligus anggota Wantimpres, bos Grup Mayapada Dato Sri Tahir, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk Putri Kus Wisnu Wardani, dan pendiri Medco Group Arifin Panigoro.

Kemudian juga ada dari Partai Golkar Agung Laksono, politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, senior PPP Mardiono, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo atau Pakde Karwo.

Terakhir, dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau Habib Luthfi. []

Baca juga:

Berita terkait
Sidarto Danusubroto Kembali Duduki Wantimpres Jokowi
Mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto kembali menduduki posisi jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
PP Pemuda Muhammadiyah: Kabareskrim Tak Harus Islam
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai pemilihan figur Kabareskrim Polri tak harus merujuk pada satu agama tertentu saja.
Muhammadiyah Tak Mempermasalahkan Larangan ASN Bercadar
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti tak mempermasalahkan wacana melarang pemakaian cadar Aparatur Sipil Negara (ASN).
0
Tabrak Batu, Mobil Angkot di Ambon Masuk Jurang
Mobil angkot di Ambon masuk jurang setelah menabrak batu karang di depan asrama polisi di kota Maluku