Padang - Puluhan orangtua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar). Mereka memprotes kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK secara online yang dinilai merugikan calon siswa.
Diopor kami seperti bola. Ditanya Disdik diarahkan ke sekolah, kami datang ke sekolah disuruh ke Disdik.
Sejumlah wali murid mengatakan apa yang disampaikan Disdik Sumbar tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, meski pun rumahnya dekat dengan sekolah, namun tetap saja anak-anak mereka tidak diterima di sekolah tersebut.
Salah satunya disampaikan Una, wali murid yang anaknya mendaftar di SMK Negeri 7 Padang. Dia tidak terima dengan kebijakan zonasi yang telah ditetapkan. Sebab, tidak ada jaminan kelulusan bagi anak-anak untuk sekolah dekat rumah.
"Rumah kami yang lebih dekat dari sekolah tidak diterima, sementara yang lain jauh lulus dari pengumuman hasil sementara," katanya di kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Senin, 6 Juli 2020.
Una mengaku kesal karena saat ditanyakan persoalan tersebut ke Disdik Sumbar, malah diarahkan ke sekolah. Sehingga mereka kembali mendatangi Disdik Sumbar.
"Diopor kami seperti bola. Ditanya Disdik diarahkan ke sekolah, kami datang ke sekolah disuruh ke Disdik," katanya.
Ketua Pelaksana PPDB SMA dan SMK Sumbar Suryanto mengakui, memang banyak terjadi kesalahan saat input data pendaftaran. Terutama saat input jarak sekolah dari rumah.
"Jadi persoalannya dalam menginput data jarak sekolah dari rumah. Salah satu contoh 3,6 kilometer bisa jadi 36 kilometer karena kesalahan. Sehingga pendaftar tidak lulus karena terseleksi jarak, padahal rumah mereka dekat dari sekolah," katanya.
Dia mengatakan, persoalan salah input jarak ini, orangtua bisa datang langsung ke sekolah untuk membetulkan jarak. "Kami beri waktu dua hari untuk perbaikan, wali murid bisa datang langsung ke operator sekolah untuk perbaikan jarak ini. Kami juga buka posko PPDB di Disdik Sumbar," katanya.
Disdik Sumbar melalui sekolah juga akan melakukan verifikasi untuk memastikan data pendaftar valid. Dia mengaku akan menampung persoalan yang terjadi dalam PPDB Sumbar.[]
