TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Hak angket coba didorong oleh capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, bulan lalu.
Djarot mengatakan, Megawati menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada setiap anggota Fraksi PDIP.
"Kalau (instruksi Megawati) Itu, sih, belum, tapi itu digunakan, tapi tidak ada instruksi-instruksi seperti ini. Itu adalah hak Anda," kata Djarot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Penggunaan hak itu cukup berdasar dengan berbagai macam alasan dan praktik-praktik pelaksanaan pemilu di lapangan. Datanya banyak banget.
"Kalau Anda mengalami atau menyaksikan penyelewengan, kemudian bentuk kecurangan, Anda boleh ajukan (hak angket). Anda wakil rakyat dan sebagai rakyat juga menginginkan seperti itu. Iya, kan," kata pria yang pernah menjabat sebagai wagub dan gubernur DKI Jakarta ini.
Djarot menuturkan, pengajuan hak angket anggota dewan tak bisa dilarang. Menurutnya, penggunaan hak angket bisa dilakukan jika menemukan fakta kecurangan yang ada.
"Loh, ini kan hak pribadi masing-masing anggota dewan, dan fraksi memberikan kebebasan, silakan, silakan karena itu hak Anda dan kalau Anda menggunakan hak Anda, tidak bisa dilarang dong, tidak bisa dihalang-halangi dong. Sama dengan saya menggunakan hak saya untuk memilih kemarin tanggal 14 Februari. Kan, enggak boleh dong dihalang-halangi. Ini sama," tutur anggota Komisi II DPR itu.
Apalagi, Djarot menyebut, data dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah banyak dikumpulkan.
"Penggunaan hak itu cukup berdasar dengan berbagai macam alasan dan praktik-praktik pelaksanaan pemilu di lapangan. Datanya banyak banget," tutup Djarot.
- Baca Juga: PDIP Tegaskan Hitung Cepat Bukan Keputusan Resmi, Sindir Prabowo yang Lakukan Pidato Kemenangan
Hak angket awal mulanya diusulkan Ganjar Pranowo menyikapi hasil Pemilu 2024 yang dicurigai terjadi berbagai kecurangan. Usulan itu, disambut baik oleh parpol pengusung, yakni PDIP dan PPP.
Koalisi pengusung Anies-Cak Imin, yakni PKB, NasDem dan PKS, juga mempersiapkan rencana pengajuan hak angket. Namun, mereka menunggu langkah pasti PDIP. []