Skenario Penyelesaian Konflik Dualisme Pengurus Partai Demokrat

Partai Demokrat terbelah dua, pengurus dengan Ketua Umum AHY dan pengurus dengan Ketua Umum Moeldoko. Bagaimana skenario penyelesaian masalah itu.
Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Tagar/Instagram AHY dan Moeldoko)

Jakarta - Dua skenario penyelesaian konflik dualisme kepengurusan Partai Demokrat, pengurus dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan pengurus dengan Ketua Umum Moeldoko. Skenario pertama, pemerintah memutuskan pihak mana sah. Setelah itu, apabila dua belah pihak masih berselisih, skenario kedua adalah ke pengadilan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.

Yasonna menjelaskan Kementeriannya telah menerima berkas hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang dan akan mulai mempelajari dokumen permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa tersebut. Setelah itu pihaknya atas nama pemerintah akan memutuskan kubu mana yang sah, kubu AHY atau kubu Moeldoko.

Yasonna mengatakan, "Sekarang dalam tahap penelitian berkas."

Kementeriannya, kata Yasonna, merujuk peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai untuk menilai dokumen pelaksanaan Kongres Luar Biasa. Apabila dokumen hasil Kongres Luar Biasa tidak lengkap, pemerintah akan mempersilakan pihak pendaftar untuk melengkapi. "Kalau mereka tidak bisa melengkapi misalnya, kalau bisa melengkapi lain lagi cerita kan begitu. Kita lihat saja."

Kalau mereka masih berselisih ya bertempur di pengadilan.


Yasonna juga sudah berkas dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Berkas AHY ini dan berkas Moeldoko akan diperiksa dan dibandingkan untuk menilai mana yang absah. "Misal pengurus, benar enggak ini pengurusnya. Karena kami diberikan surat juga dari pihak AHY nanti kami cross-check saja dari SK. Surat Keputusan, yang ada."

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan konflik internal partai semestinya diselesaikan lewat Mahkamah Partai dan apabila tidak terpecahkan masalahnya bisa berlanjut ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Yasonna mengetahui itu, dan pihaknya juga harus melayani surat dan berkas pendaftaran yang telah masuk. Yasonna mengatakan apabila keputusan Kementeriannya tidak diterima, dua belah pihak tetap berselisih, silakan menempuh jalan pengadilan. "Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya."

Ia akan mengumumkan hasil keputusan secepatnya, "Supaya jangan berlarut-larut."

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat seharusnya langsung masuk Pengadilan Negeri untuk mencari penyelesaian. Pemerintah tidak perlu mengesahkan apa pun karena itu konflik internal partai. Ini wujud netralitas pemerintah yang ditentukan Undang-Undang.



Berita terkait
Ibas Yudhoyono Pimpin Ikrar Setia Anggota DPR Demokrat kepada AHY
Ibas Yudhoyono memimpin ikrar setia Fraksi Demokrat DPR kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, di tangga gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Kubu AHY Umumkan Kantor Demokrat di Jalan Proklamasi yang Sah
Kubu AHY mengumumkan kantor pusat Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta yang sah, bukan kantor kelompok Moeldoko di Jalan Pemuda Rawamangun.
Pengakuan Kader Kubu AHY Dibujuk Iming-iming Kubu Moeldoko
Seorang kader Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono mengaku dirinya dibujuk rayu kubu Moeldoko untuk membelot dengan beberapa iming-iming.
0
Mengenal Efek Samping Kebanyakan Minuman Berenergi
Mengenal efek samping minuman berenergi yang di dalamnya terdapat kafein dan lebih banyak gula serta bahan lainnya jika dikonsumsi terlalu banyak.