Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fathan Subchi menegaskan semua pihak yang menyebabkan terjadinya skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus diperiksa. "Yang dimintai tanggung jawab bukan hanya direksi dan komisaris lama, tapi juga para pemain di pasar modal yang terlibat, dan siapa pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pada waktu itu," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 2 Desember 2019.
Ia menilai, setidaknya dua langkah penting yang perlu dilakukan dalam mengatasi persoalan Jiwasraya. Pertama, pemeriksaan secara hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan masalah pada perusahaan asuransi pelat merah itu.
Kasus Jiwasraya yang telah ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Juni silam, kini sudah diserahkan kepada penyidik di Gedung Bundar atau Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung. Terdapat 89 orang saksi diperiksa.
Langkah kedua, kata Fathan, yakni jalan keluar untuk memberi perlindungan kepada para pemegang polis. Ia mengemukakan, selain gagal melaksanakan kewajibannya yang membuat para pemegang polis dirugikan, negara juga dirugikan dengan perkiraan awal sebesar Rp 13,70 triliun.
Erick Thohir. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)Fathan menilai, skema penyelamatan yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya sudah sangat positif. Selain menarik investor untuk anak usaha Jiwasraya yakni Jiwasraya Putra, Kementerian BUMN akan mempercepat holding asuransi BUMN yang diharapkan rampung pada semester satu 2020. "Pemerintah diharapkan segera menentukan perusahaan mana yang akan ditunjuk sebagai holding asuransi BUMN," katanya dikutip dari Antara.
Ia menilai, perusahaan keuangan yang memiliki basis nasabah mirip seperti Jiwasraya cocok menjadi holding asuransi, misalnya Taspen. Nasabah Jiwasraya itu banyak ASN (aparatur sipil negara). Taspen sebagai asuransi pensiunan juga nasabahnya ASN. Apabila Taspen menjadi holding asuransi maka bisa menyelamatkan nasabah ritel Jiwasraya dengan mengambil alih portofolionya. "Namun, khusus nasabah "saving plan" harus dilakukan restrukturisasi dengan skema yang berbeda," ucap Fathan.
Sebelumnya Menteri Erick Thohir mengatakan keputusan penyelesaian masalah yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DPR. "Kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan, menteri keuangan, yakni dengan restrukturisasi atau penataan kembali, supaya masalah ini segera clear," katanya usai menghadiri akad nikah putri Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti di Hotel Shangri La Surabaya, Sabtu 21 Desember 2019.
Menurut Erick, dana yang diperlukan untuk penyelesaian masalah Jiwasraya cukup besar. Apalagi tata pengelolaan uang ini harus jelas kemana arahnya. Belum lagi soal penegakan hukum yakni pencekalan jajaran direksi Jiwasraya periode 2013-2019. "Manajemen lama harus bertanggung jawab terhadap permasalahan tunggakan klaim nasabah Jiwasraya. "Kalau kami dan menteri keuangan menjaga daripada dana yang sudah ada sekarang. Ini dana publik yang cukup besar," jelasnya.
Erick menambahkan, pemerintah secara konsisten bersama-sama melakukan restrukturisasi. Insya Allah, dana sebagian yang ada kita jalankan." Ia juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini akan membantu menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Apalagi polemik kasus Jiwasraya sudah dari tahun 2006, dan itu merupakan sebuah fakta. []
Baca Juga:
