Yogyakarta - Lelang proyek pengadaan barang dan jasa rentan terjadi pelanggaran yang berujung kerugian keuangan negara atau daerah. Masyarakat pun ikut dirugikan. Sistem lelang online bisa memiminalisir pelanggaran, namun hal tersebut bukan jaminan, termasuk di Yogyakarta.
Direktur Eksekutif Jogjakarta Government Watch (JGW) Dadang Iskandar menilai lelang proyek selama ini sangat rentan terjadi pelanggaran dalam bentuk korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN) sehingga perlu adanya pengawasan bersama. Dia menyerukan pentingnya transparansi dalam pembukaan lelang yang dilakukan dinas maupun instansi pemerintahan di wilayah Yogyakarta.
Dia mengungkapkan, sistem lelang online cukup mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Namun itu belum belum cukup, karena potensi adanya pelanggaran tetap saja bisa terjadi. Masyarakat harus ikut mengawalnya. "Ini menjadi tanggungjawab bersama untuk melakukan pengawasan dan pemantauan," katanya di Yogyakarta, Selasa, 9 Juni 2020.
Dadang mengatakan, publik berhak mengetahui aliran dana yang diberikan dari pemerintah diterima dan dijalankan oleh siapa serta dipergunakan untuk apa.
Ini menjadi tanggungjawab bersama untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.
Dia mengapresiasi terhadap dinas-dinas maupun instansi yang sudah transpran dan akuntabel dalam setiap lelang yang dijalankan, salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Instansi ini dinilai telah transparan dan akuntabel dalam setiap membuka lelang proyek pembangunan kepada pihak ketiga. "Sejauh ini tak ditemukan adanya lelang melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," ungkapnya.
Di sisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini menegaskan sebagai bagian dari masyarakat, siap mengawasi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan BBWS Serayu Opak.
"Kami berharap BBWS Serayu Opak dibawah kepemimpinan Dwi Purwantoro yang belum lama ini dilantik, dapat lebih andal dalam melaksanakan program-program yang disusun untuk dilaksanakan," ungkap Dadang.
Dia mengungkapkan, sebagai bentuk dukungan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berisi apresiasi JGW karena telah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di BBWS Serayu Opak dibawah kepemimpinan Dwi Purwantoro.
Dadang mengatakan, sebagai LSM pengawas dan mitra kerja pemerintah di DIY merasa perlu memberi dukungan dan penilaian yang jujur dan arif. "Memberikan masukan yang obyektif dan aspirasi positif akan terus kami lakukan untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,” kata dia. []
