Sindiran Fadli Zon Soal Kejagung yang Belum Pecat Pinangki

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon memberikan sindiran kepada Kejaksaan Agung yang belum memecat Jaksa Pinangki padahal sudah terpidana.
Politisi Partai Gerindra dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. (Foto: Tagar/Dok Fadli Zon)

Jakarta - Politisi Partai Gerindra dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon, memberikan sindiran kepada Kejaksaan Agung yang belum memecat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. 

Sebab, menurut Fadli Zon, meski sudah berstatus terpidana korupsi, Pinangki masih saja tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menerima gaji dari negara.


Seorang terpidana terlihat seperti diistimewakan dan ukum sesuai selera penguasa.


Sindiran ini dilayangkan Fadli Zon saat merespons cuitan dari Dipo Alam di akun Twitter terkait status Jaksa Pinangki yang saat ini masih menjadi seorang PNS.

“Seorang terpidana terlihat seperti diistimewakan,” tulis keteragan @dipoalam49. dalam cuitannya, ia menyebut akun Twitter @fadlizon.

“Hukum sesuai selera penguasa,” tulis keterangan Fadli Zon merespons cuitan Dipo Alam, dilihat Senin, 9 Agustus 2021. 

Sampai saat ini, Pinangki belum dipecat dan masih berstatus PNS serta mendapatkan gaji dari negara meski dirinya ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi.

Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. 

Dari kasus tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding sehingga masa hukuman Pinangki dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. []

Berita terkait
Fadli Zon Ingatkan Pemerintah Tak Mengelabui Data Covid-19
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengingatkan pemerintah agar tidak mengelabui data kasus Covid-19 dengan menurunkan jumlah pemeriksaan.
Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon melayangkan kritikan terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja.
Fadli Zon Kritik Pernyataan Menko PMK Soal Darurat Militer
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritik pernyataan Muhadjir Effendy yang menyebutkan kondisi Covid-19 di Indonesia sudah darurat militer.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)