Jakarta, (Tagar 25/10/2017) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan anggota DPR RI bahwa penolakan RAPBN 2018 dengan alasan politik adalah pencitraan sesaaat yang membahayakan negara.
"Wacana penolakan terhadap RAPBN 2018 adalah pencitraan sesaat, agar dihentikan," kata Mukhammad Misbakhun, di Gedung MPR/DPR DPD RI, Jakarta, Rabu (25/10).
Menurut Misbakhun, APBN adalah instrumen negara yang berisi anggaran untuk program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Program-program pembangunan tersebut, antara lain, biaya operasional sekolah (BOS), biaya pembangunan madrasah, gaji PNS, TNI, Polri, infrastruktur, pelayanan kesehatan, pertanian, dan dana desa.
"Anggaran pembangunan dan pembiayaan pada APBN, seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tanpa melihat latar belakang politik atau afiliasi terhadap partai politik tertentu," katanya.
Menurut Misbakhun, jika ada fraksi atau partai politik yang menolak APBN 2018 dengan alasan politik, akan membahayakan negara.
APBN, kata dia, adalah instrumen negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanahkan dalam konstitusi.
Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, siapapun boleh berbeda pandangan secara politik, boleh tidak setuju dengan Pemerintah dan tidak mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa.
Hal itu, katanya, adalah bagian dari keniscayaan dialektika proses demokrasi yang memberikan ruang perbedaan pendapat.
"Namun, menjadikan APBN sebagai alat politik, dengan menolak persetujuan APBN adalah berbahaya. Ini tidak boleh ada dalam sistem demokrasi modern Indonesia saat ini," tegasnya.
Misbakhun menegaskan, Partai Golkar memahami sepenuhnya bahwa tahun 2018 sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2019.
Namun, memilih sikap menolak APBN 2018 sebagai pencitraan politik, menurut dia, harus ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPR RI saat menyampaikan pandangan akhir kelompok fraksi pada pesertujuan tingkat pertama RUU APBN 2018, Selasa (24/10) malam, menyatakan menolak.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, penolakan Gerindra terhadap RUU APBN 2018 dengan pertimbangan, Pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1.600 triliun.
Apalagi, pada APBN 2017, hingga Oktober ini Pemerintah baru mendapatkan pajak Rp1.472 triliun.
"Jika target pajak tidak tercapai, kami khawatir Pemerintah akan menerbitkan yang akan menambah beban keuangan negara," katanya. (Fet/Ant)
