Jakarta, (Tagar 16/8/2018) - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2018 sarat bermuatan materi kampanye.
"Saya menyatakan pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam Sidang Paripurna Tahunan MPR RI yang merupakan event kenegaraan, memperingati proklamasi kemerdekaan," kata Mukhammad Misbakhun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8) dilansir Antara.
Menurut Misbakhun, pidato yang disampaikan Zulkifli Hasan di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, maupun tamu undangan lainnya, sarat dengan terminologi kampanye yang digunakan untuk mengkritik Pemerintah.
Pemerintah, kata dia, telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang bangsa Indonesia, baik persoalan nasional maupun persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi internasional.
"Harus ada kebesaran jiwa dari Ketua MPR RI. Jangan manfaatkan lembaga negara dan acara kenegaraan untuk memasukkan materi kampanye," ujarnya.
Misbakhun juga mengimbau Zulkifli untuk berkampanye pada tempat yang tepat, bukan saat memberikan pidato kenegaraan, yang seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kenegarawanan di hadapan masyarakat.
"Silakan berkampanye. Akan tetapi, jangan memanfaatkan momentum acara kenegaran. Apalagi, saat ini belum waktunya kampanye," katanya.
Berita terkait: Bara JP Ingatkan Zulkifli Hasan Agar Bicara Fair
Pidato Ketua MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018 menyinggung persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, kedaulatan rakyat, serta ketidakstabilan harga.
Zulkifli Hasan menyampaikan aspirasi kalangan ibu-ibu, atau yang biasa dikenal dengan sebutan "emak-emak", terkait kenaikan harga bahan pokok, dalam Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR 2018.
"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Ini titipan emak-emak, Pak Presiden, agar harga-harga terjangkau," kata Zulkifli dalam Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR 2018, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Zulkifli menyampaikan masalah kesenjangan ekonomi adalah salah satu tantangan perekonomian nasional. Dia menekankan penurunan gini ratio 0,41 menjadi 0,39 patut disyukuri.
Namun dia menekankan penurunan itu justru akibat menurunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.
MPR RI menyatakan Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat miskin dan hampir miskin tidak semakin tergerus.
Selain kesenjangan ekonomi, masalah lain yang disebut Zulkifli adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan serta pengelolaan utang.
MPR mendorong Pemerintah menggalakkan pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.
Selain itu juga meminta Pemerintah melakukan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat.
Tidak Berbasis Data
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris juga menyayangkan kritik yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018.
"Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum bagi Presiden untuk menyampaikan kinerja bagi lembaga-lembaga negara," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Charles Honoris, berdasarkan Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sidang tahunan adalah forum untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya.
"Jadi, bukan forum untuk politik partisan. Kalau menyampaikan kritik pada forum sidang tahunan MPR, tidak tepat," kata Charles.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengimbau Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR RI seharusnya fokus pada laporan kinerja MPR RI sebagai lembaga tinggi negara selama setahun terakhir, seperti yang disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Kritik yang disampaikan Zulkifli kepada Presiden Joko Widodo, kata dia, kemungkinan karena posisi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu 2019.
"Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dirinya pidato pada Sidang Tahunan MPR, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR, bukan sebagai Ketua Umum PAN yang mendukung koalisi lain," katanya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III ini menambahkan bahwa Sidang Tahunan MPR diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan kenegaraan untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
"Sidang Tahunan MPR RI adalah 'event' kenegaraan, bukan forum partisan," katanya.
Charles juga menilai kritik yang disampaikan Zulkifli dalam pidatonya tidak berbasis data. Misalnya, soal harga sembako dan daya beli masyarakat yang disebutnya sebagai "aspirasi emak-emak".
"Kalau Pak Zulkifli menyebut harga-harga mahal, mana datanya? Apa perbandinganya? Menurut data BPS per Juli 2018, inflasi hanya 3,18 persen. Inflasi ini sangat rendah dan tidak pernah terjadi pada era pemerintahan sebelumnya," ujar Charles.
Soal angka kemiskinan, menurut Charles, baru pada pemerintahan Presiden Jokowi meyentuh angka satu digit.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada bulan Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen, turun dari data pada bulan Maret 2015 sebesar 28,59 juta jiwa. []
