Jakarta, (27/2/2018) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, Yayat Hidayat mengaku, proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki banyak tantangannya, antara lain rayuan, hoax, politisasi identitas berupa SARA, dan radikalisme. Bahkan, kata Yayat, ada oknum penyelenggara pemilu yang mudah terkena rayuan pembajak demokrasi.
"Sehingga mau menerima gratifikasi, beredar berita-berita tidak benar,
berkembang pula isu SARA, dan bahkan radikalisme," tuturnya, Jakarta,
Selasa (27/2/2018).
Kendati begitu, Yayat meyakini, persoalan itu bisa diatasi karena masyarakat Jawa Barat dianggap memiliki modal sosial yakni komitmen terhadap nilai budaya "jaga lembur". Kaidah silih asah silih asih dan silih asuh, keberagaman dalam bingkai persatuan, persiapan dan perencanaan yang matang, serta pengalaman melaksanakan dua kali Pilgub. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus menanamkan budaya tersebut.
"Berbekal modal sosial itu pula, KPU dan Bawaslu harus
profesional, mandiri, dan berintegritas. Begitu pula peserta Pemilu
harus berintegritas, yakni memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang
demokratis," jelasnya.
Selain itu, dijelaskan para pemilih juga harus berintegritas, dengan memiliki informasi dan wawasan yang cukup saat menentukan pilihan. Nilai-nilai ini perlu diterapkan karena Pilgub Jabar harus menjadi sarana edukasi demokrasi, yakni adanya nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pembelajaran tentang bagaimana berkompetisi dengan beradu gagasan secara damai.
"Demikian pula dalam peran sebagai wahana wisata politik, pesta
demokrasi ini harus bisa dinikmati dan menghibur setiap orang," terangnya. (fit)
